Jaksa Sarankan Trump Tidak Dipenjara Saat Vonis Kasus Uang Tutup Mulut

Suara.com - Dalam perkembangan terbaru dari kasus pidana yang menjerat Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, jaksa New York merekomendasikan agar Trump tidak dijatuhi hukuman penjara saat vonis dijatuhkan pada Jumat mendatang. Kasus ini terkait pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang film dewasa beberapa hari sebelum pelantikannya pada 20 Januari.

Sidang ini akan menjadi penutup dari proses hukum yang sempat mengguncang perjalanan Trump menuju Gedung Putih. Hakim Juan Merchan, yang memimpin persidangan selama enam minggu, telah memberikan sinyal bahwa ia tidak berniat memenjarakan Trump maupun memberlakukan denda yang berat. “Putusan dalam kasus ini bulat dan tegas, dan harus dihormati,” ujar Joshua Steinglass, jaksa dari kantor Jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg.

Trump, yang hadir bersama tim pengacaranya melalui sambungan video, tampak duduk tenang dengan latar dua bendera Amerika Serikat. Ia mengenakan dasi merah bergaris putih tanpa memberikan tanggapan ketika hakim menyambutnya di awal sidang.

Vonis dan Dampaknya pada Trump

Vonis terhadap Trump akan mencatatkan hukuman pidana pertama bagi seorang presiden Amerika Serikat, baik yang masih menjabat maupun mantan. Meskipun Merchan memberikan sinyal tidak akan ada hukuman penjara, putusan bersalah tetap akan dicatatkan dalam catatan permanen Trump.

Jaksa Steinglass menambahkan bahwa Trump terlibat dalam kampanye sistematis yang bertujuan melemahkan kredibilitas kasus tersebut. Menurutnya, Trump sengaja menyebarkan kebencian terhadap lembaga peradilan dan supremasi hukum. Trump sendiri telah menyatakan tidak bersalah dan berjanji akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kasus ini bermula pada Maret 2023 ketika Trump didakwa dengan 34 tuduhan memalsukan catatan bisnis. Tuduhan tersebut terkait pembayaran sebesar $130.000 oleh mantan pengacaranya, Michael Cohen, kepada bintang film dewasa Stormy Daniels. Pembayaran tersebut dilakukan untuk membungkam klaim Daniels terkait hubungan yang dia sebut pernah terjadi dengan Trump, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh Trump.

Selama persidangan, Trump sempat didenda sebesar $10.000 karena melanggar perintah hakim untuk tidak berbicara di luar ruang sidang mengenai kasus ini. Juri akhirnya memutuskan Trump bersalah atas semua tuduhan pada 30 Mei. Jaksa menyebut kasus ini sebagai upaya untuk memengaruhi hasil pemilu 2016.

Persaingan Politik dan Tantangan Hukum

Kasus uang tutup mulut ini menambah daftar panjang tantangan hukum yang dihadapi Trump, termasuk tiga kasus pidana lainnya. Namun, kasus yang diajukan oleh Jaksa Bragg adalah satu-satunya yang berhasil mencapai tahap pengadilan meskipun menghadapi banyak tantangan dari tim hukum Trump.

Setelah vonis dijatuhkan, beberapa pihak menyebut langkah ini sebagai senjata politik untuk menjegal Trump dalam upaya merebut kembali kursi kepresidenan. Sebaliknya, Trump mengklaim bahwa semua tuduhan ini adalah bagian dari konspirasi lawan politiknya untuk merusak citra dan kampanye pemilihannya kembali.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Hancurkan Los Angeles, Ribuan Rumah Ludes, 10 Jiwa Melayang

Menariknya, meski sempat memicu lonjakan kontribusi kampanye setelah didakwa pada Maret 2023, popularitas Trump di kalangan pemilih Republik dilaporkan merosot setelah vonis bersalah dijatuhkan. Namun, isu ini perlahan tenggelam dari pemberitaan setelah dinamika politik di AS berubah drastis, terutama dengan mundurnya Presiden Joe Biden dari pencalonan dan penggantian posisinya oleh Wakil Presiden Kamala Harris sebagai kandidat utama dari Partai Demokrat.

Hakim Merchan semula menjadwalkan vonis pada 11 Juli, tetapi akhirnya menundanya beberapa kali atas permintaan tim hukum Trump. Penundaan ini dilakukan untuk menghindari kesan adanya intervensi terhadap proses politik.

Pemalsuan catatan bisnis yang menjadi dasar dakwaan memiliki ancaman hukuman hingga empat tahun penjara. Namun, mengingat usia Trump yang telah mencapai 78 tahun dan ketiadaan catatan kriminal sebelumnya, kecil kemungkinan ia akan dipenjara. Kendati demikian, pelanggaran perintah diam dari pengadilan yang dilakukan Trump selama persidangan bisa menjadi faktor pemberat.

Dengan kemenangan politik yang telah diraih Trump, hukuman penjara atau masa percobaan dianggap kurang praktis oleh banyak pengamat politik. Kini, dunia menanti bagaimana kasus ini akan memengaruhi perjalanan politik Trump ke depan, termasuk pelantikannya yang semakin dekat jika ia berhasil kembali menduduki Gedung Putih.