Suara.com - Ketakutan sejumlah pihak yang menyoal membengkaknya anggaran pemilihan presiden (Pilpres) seiring keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan penghapusan presidential threshold tidak beralasan.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan, apabila muncul banyaknya pasangan calon, sejatinya anggaran yang dikeluarkan tetap sama.
“APBN hanya membiayai, kertasnya aja lebih panjang. Dengan 9 nama, 7 nama, 5 nama, sama 2 nama, biayanya sama. Jadi alasan ekonomis tidak relevan sama sekali,” kata Jimly dalam diskusi, di Jimly School, Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).
Jimly kemudian, mencontohkan saat Pilpres Rusia pada tahun 2018 lalu. Saat itu, ada 34 orang yang mendaftarkan diri dalam pencalonan presiden. Usai mengalami seleksi Komisi Pemilihan Rusia, hanya ada 8 orang yang lolos.
“Nah, jadi 8 itu begitu pemumgutan suara, Vladimir Putin dapat 78 persen. Artinya apa? Jadi kalau calon yang dicintai oleh rakyat, pasti dipilih,” jelasnya.
Sehingga, Jimly menyampaikan tidak perlu takut jika Indonesia banyak memiliki pasangan calon presiden dalam Pilpres mendayang.
Jimly mengemukakan bahwa ketakutan-ketakutan tersebut malah tidak mendasar, lantaran Indonesia belum pernah mencobanya.
Semakin banyak pasangan calon, lanjut Jimly, merupakan hal yang baik lantaran banyak etnisitas yang diwakili.
"Baru prediksi-prediksi yang belum tentu benar, belum pernah dicoba. Loh, sok-sok takut. Semakin banyak, semakin baik, kita ini punya etnisitas banyak sekali," katanya.
Baca Juga: Presidential Threshold Dihapus, DPR Galau Mau Lanjutkan Lewat Omnibus Law atau Jalur Lain
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Rp51 Triliun, AHY: Fokus Utama Pulihkan Jalan dan Jembatan
-
Perayaan Hanukkah Berdarah di Bondi Beach: 9 Tewas, Diduga Target Komunitas Yahudi?
-
Horor di Bondi Beach: Penembakan Brutal di Pantai Ikonik Australia, 9 Orang Tewas
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
PSI Tapsel Salurkan Bantuan ke Sangkunur, Sejumlah Desa Masih Terisolasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup