Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025 bertujuan untuk memperbaiki gizi anak sekolah dan mengatasi masalah stunting. Namun, meskipun program ini baru berjalan beberapa minggu, kajian awal menunjukkan bahwa fokus dan implementasi program belum sepenuhnya selaras dengan tujuannya.
Program ini lebih terfokus pada pemberian makan bergizi di sekolah-sekolah untuk siswa, padahal target utama untuk mengatasi stunting seharusnya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengungkapkan sejumlah isu terkait sasaran, anggaran, dan tata kelola program yang perlu segera diperbaiki agar tujuan mengatasi stunting dapat tercapai dengan efektif.
"Kajian kami menunjukkan target sasaran dari program ini belum jelas," kata peneliti CISDI Diah Satyani Saminarsih kepada Suara.com, dihubungi beberapa waktu lalu.
Kajian yang dilakukan CISDI menyoroti bahwa untuk memperbaiki program MBG, pemerintah perlu memprioritaskan wilayah dengan tingkat stunting tertinggi, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
Selain itu, pengelolaan anggaran harus memastikan pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat dan keberlanjutan program.
Meskipun program ini baru dimulai, ada ruang untuk evaluasi dan perbaikan yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah dengan menyusun petunjuk teknis yang jelas, membuka ruang konsultasi publik, serta menyiapkan instrumen untuk mengukur efektivitas program.
"Sebaiknya pemerintah berfokus untuk menyediakan petunjuk teknis, membuka ruang konsultasi publik, dan menyiapkan instrumen dan indikator untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas program. Bila tujuan MBG adalah untuk mengatasi stunting, maka instrumen kebijakan juga perlu disesuaikan dengan tujuan tersebut," tuturnya.
Pentingnya kesesuaian antara kebijakan dan tujuan program terlihat pada aspek teknis, seperti penyajian menu makanan.
Untuk itu, petunjuk teknis yang disusun harus selaras dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan melibatkan lebih banyak ahli gizi dalam prosesnya.
Baca Juga: Puluhan Anak Muntah-muntah Diduga Keracunan usai Santap Menu MBG, Kepala BGN Lapor Prabowo
"Contohnya, memastikan petunjuk teknis terkait penyajian menu selaras dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan, melibatkan lebih banyak ahli gizi, hingga membuat kelompok atas gugus tugas yang memang bertugas mengukur keberhasilan dan keberlanjutan program," saran Diah.
Berita Terkait
-
Puluhan Anak Muntah-muntah Diduga Keracunan usai Santap Menu MBG, Kepala BGN Lapor Prabowo
-
'Ia Tak Sedang Memerintah tapi Mencicil Kampanye' Pakar Ungkap Celah Konflik Gibran Vs Prabowo di 2029
-
Kuliti Pelanggaran Mobil RI 36, Ferry Irwandi ke Raffi Ahmad: Minta Maaf dan Akui Kesalahan Bukan Tindakan Memalukan!
-
Tompi Ikut Dihujat Gegara Bela Raffi Ahmad, Ferry Irwandi: Udah Pasang Badan Belain Teman, Lu Ditikam dari Belakang
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Terbongkar! Penyebab Utama Banjir Jakarta yang Tak Teratasi: 'Catchment Area' Sudah Mati?
-
Mengapa RJ Kasus Suami Bela Istri Baru Berhasil di Kejaksaan? Pengacara Beberkan Hambatannya
-
Kapolri Listyo Tolak Jadi Menteri Kepolisian, Pilih Jadi Petani Saja
-
Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah Menurut SE Mendikdasmen No 4 Tahun 2026
-
Viral WNI Jadi Tentara AS dan Rusia, Pemerintah Telusuri Status Kewarganegaraannya
-
Kapolri Tegas Tolak Polri di Bawah Kementerian: Bisa Melemahkan Negara dan Presiden
-
Sesuai Mandat Reformasi, Kapolri Nilai Posisi Polri Langsung di Bawah Presiden Sudah Ideal
-
Tiga Tahun Nihil Serangan Teror, Kapolri Waspadai Perekrutan 110 Anak Lewat Ruang Digital
-
Kapolri Dorong Perpol 10/2025 Masuk Revisi UU Polri, Tegaskan Tak Melawan Putusan MK
-
Saut Situmorang: Demokrasi Mahal Jadi Akar Korupsi, OTT KPK Hanya Puncak Gunung Es