Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ada diskriminasi lembaga atau kementerian yang terkena kebijakan pemangkasan anggaran untuk efisiensi belanja negara.
Dasco menegaskan bahwa semua lembaga dan kementerian terkena pemangkasan anggaran termasuk DPR.
"Lembaga, semua lembaga. Semua lembaga, iya (terkena inpres pemangkasan anggaran)," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Sementara itu ketika ditanya berapa kisaran anggaran yang dipangkas oleh DPR, Dasco mengaku tak hafal jumlah pastinya.
"Nggak hafal," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir juga mengamini apa yang disampaikan oleh Dasco. Ia mengungkapkan, pemangkasan berlaku kepada semua.
"Nggak hafal kita, kita kan ndak ngurus. Tapi yang penting semua lembaga, tetapi untuk tambahan-tambahan tidak ada," kata Adies.
Pemangkasan anggaran yang dilakukan DPR salah satunya yakni anggaran perjalanan dinas.
"Dan uang perjalanan dinas apa itu juga ada pemotongan," pungkasnya.
Baca Juga: Utak Atik Prabowo Pangkas Anggaran: Bagaimana Nasib Pembangunan IKN?
Hal itu justru menjadi kontra sebab DPR RI termasuk lembaga yang tak terkena pemankasan anggaran seperti diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Sebanyak 17 dari 152 kementerian/lembaga tercatat lolos pemangkasan anggaran untuk efisiensi belanja negara yang sedang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri