Imbas Pemangkasan Anggaran Kementerian; Lift Mati, AC Panas Hingga Honorer Terancam PHK

Suara.com - Kebijakan pemangkasan anggaran, sebagaimana arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto langsung menimbulkan dampak signifikan terhadap kementerian/lembaga (K/L) terkait. Keputusan itu membuat instansi pemerintah terpaksa berhemat.

Seorang PNS di salah satu instansi pemerintah, Kama (bukan nama sebenarnya), turut merasakan imbas pemangkasan anggaran. Bercerita kepada Suara.com, Kama mengungkapkan bila kantornya telah mulai lakukan sejumlah efisiensi sebagai upaya adaptasi akibat dana yang dipotong.

Sejak adanya aturan efisiensi, Kama mengatakan semua anggaran belanja rumah tangga dan biaya operasional ditekan bahkan hingga penggunaan daya listrik.

"Per minggu ini, lift kantor cuma satu yang beroperasi, lampu toilet semuanya mati, AC suhunya ditinggikan, setiap jam 17.30 lampu dan AC dimatiin. Bahkan lampu lorong pun ikut dimatikan, jadi hanya lampu ruang kerja yang hidup," ungkap Kama saat dihubungi Selasa (4/2/2025).

Selain listrik, biaya untuk cetak kertas juga turut dikurangi. Ia mengungkapkan, bersama rekan kerjanya kini dibatasi dalam menggunakan kertas apabila akan mencetak sesuatu.

Penghematan anggaran itu ikut berimbas terhadap biaya konsumsi saat rapat pimpinan. Kama mengatakan kalau saat ini tidak ada lagi kudapan setiap rapat.

"Bahkan sidang pimpinan saja tidak ada lagi konsumsi untuk peserta," katanya.

Kama bahkan mengaku sempat mendengar kabar kalau efisiensi anggaran juga kemungkinan akan berdampak terhadap pengurangan jumlah pegawai honorer.

Meski belum ada kepastian terkait hal tersebut, namun bagi Kama hal itu bisa jadi makin memberatkan kerja para ASN di instansinya.

Baca Juga: Prabowo Pangkas APBN Rp 306 Triliun, Netizen: Hapus Staf Khusus & Wamen

"Pegawai honorer direncanakan terdampak efisiensi. Padahal, selama ini pegawai PNS/PPPK yang jumlahnya sedikit, cukup terbantu dengan adanya pegawai honorer," keluh Kama.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran. Perintah itu disampaikan Prabowo melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Total anggaran yang dipangkas oleh Kementerian Keuangan mencapai Rp306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Pemangkasan paling banyak dilakukan untuk anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun serta untuk pemerintah daerah sebesar Rp50,59 triliun.