Bahlil Dinilai Salah Kaprah Larang Pengecer Jual Gas Melon, Pengamat: Layak Direshuffle

Suara.com - Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Political and Public Policy, Jerry Massie menilai jika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah salah kaprah lantaran menerapkan kebijakan pengecer dilarang menjual gas LPG 3 kg.

Apalagi, kata dia, adanya kebijakan tersebut diketahui bukan merupakan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Bahlil salah kaprah dengan kebijakannya yang konyol. Saya kira ada pembangkangan politik terhadap Presiden Prabowo. Kebijakannya memang jauh dari slogan dan visi Prabowo yang peduli rakyat terhadap rakyat kecil," kata Jerry kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Ia lantas menyarankan agar Bahlil dievaluasi atau direshuffle oleh Prabowo. Pasalnya, Bahlil sudah dianggap tak satu visi dengan Prabowo.

"Jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan dari Bahlil sendiri. Atau kalau sudah tak satu visi dengan Prabowo step down saja alias mengundurkan diri. Begitu pula kalau sudah tak mampu dan tak berkompeten menjadi Menteri ESDM," ujarnya.

Ia mengatakan, dengan adanya kebijakan itu telah membuat gaduh. Bahkan telah membuat 1 korban nyawa melayang.

"Jangan membuat gaduh dengan kebijakan yang membuat gaduh sampai ada yang meninggal dunia lantaran antri berjam-jam. Memang Bahlil sejak menjabat Ketua Golkar sudah merasa di atas angin. Saya sarankan Golkar harus mengevaluasi kepemimpinanya," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya turun tangan meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaktifkan kembali pengecer untuk bisa berjualan gas LPG 3 kilogram atau gas melon.

Hal itu usai terjadinya kelakaan gas melon diberbagai tempat akibat kebijakan penyaluran dibatasi hanya di pangkalan.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Tindakan Bahlil Yang Membuat Gas Melon Langka Bikin Pusing Presiden

"Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Ia mengatakan, sambil pengecer diperbolehkan kembali berjualan, kebijakan mengubah pengecer jadi sub pangkalan tetap berjalan secara parsial.

"Sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, dengan dijadikannya pengecer sebagai sub pangkalan, maka harga gas melon bisa dikontrol.

"Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta," katanya.

"Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar perhari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan," sambungnya.