Suara.com - Ketegangan politik di Bangladesh kembali memuncak setelah ribuan demonstran membakar rumah tokoh pendiri negara itu, Sheikh Mujibur Rahman, pada Rabu malam. Insiden ini terjadi bersamaan dengan pidato daring mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang menyerukan pendukungnya untuk melawan pemerintahan sementara yang kini berkuasa.
Saksi mata melaporkan bahwa ribuan pengunjuk rasa, beberapa di antaranya bersenjatakan tongkat dan alat berat seperti crane serta ekskavator, berkumpul di sekitar rumah bersejarah dan monumen kemerdekaan Bangladesh.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan yang disebut sebagai "Bulldozer Procession", yang bertujuan untuk mengganggu pidato Hasina yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 21.00 waktu setempat.
Kelompok "Students Against Discrimination", yang menjadi motor utama demonstrasi ini, mengungkapkan kemarahan mereka terhadap pernyataan Hasina. Mereka menilai bahwa pidato tersebut merupakan bentuk tantangan terhadap pemerintahan sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel, Muhammad Yunus.
Ketegangan politik di Bangladesh terus meningkat sejak Agustus 2024, ketika gelombang protes besar-besaran memaksa Hasina melarikan diri ke India. Sejak itu, pemerintahan sementara menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas negara akibat berbagai aksi protes dan kerusuhan yang masih berlangsung.
Para demonstran menargetkan berbagai simbol kekuasaan Hasina, termasuk rumah Sheikh Mujibur Rahman, yang telah menjadi museum untuk mengenang peran sang tokoh dalam perjuangan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada 1971.
Rumah tersebut juga menyimpan sejarah kelam bagi keluarga Hasina, karena pada tahun 1975, Mujibur Rahman beserta sebagian besar keluarganya dibunuh di lokasi tersebut. Hasina yang berhasil selamat kemudian mengubah bangunan itu menjadi situs penghormatan bagi warisan politik ayahnya.
"Mereka bisa menghancurkan sebuah bangunan, tetapi tidak sejarah. Sejarah akan menuntut balas," ujar Hasina dalam pidatonya yang disiarkan secara daring.
Dalam kesempatan yang sama, Hasina menuduh pemerintahan sementara merebut kekuasaan secara inkonstitusional dan mendesak rakyat Bangladesh untuk bangkit melawan.
Baca Juga: Cek Fakta: Virus HMPV Sebabkan Kerusuhan di China
Sementara itu, gerakan mahasiswa yang menjadi tulang punggung demonstrasi berencana untuk menghapus Konstitusi 1972 yang mereka anggap sebagai peninggalan kekuasaan dinasti Hasina.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Virus HMPV Sebabkan Kerusuhan di China
-
Bangladesh Kewalahan! 60.000 Rohingya Masuk Diam-Diam di Tengah Konflik Myanmar
-
Krisis Rohingya Memburuk, 60.000 Pengungsi Baru Banjiri Bangladesh
-
Drama Politik Korsel, Jenderal Kwak Dituduh Hasut Kerusuhan
-
Mantan PM Bangladesh Terlibat Penghilangan Paksa Ratusan Orang, Ini Buktinya
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
-
Sepanjang Semester I 2025, Perusahaan BUMN Lakukan Pemborosan Berjamaah Senilai Rp63,75 Triliun
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
Terkini
-
DPR Soroti Izin Penggalangan Dana Bencana: Jangan Hambat Solidaritas Warga
-
Polisi Kantongi 2 Bukti Kunci Tetapkan Dirut Terra Drone Tersangka Kebakaran Tewaskan 22 Karyawan
-
Polisi Temukan Dua Bukti Penting, Dirut Terra Drone Terancam 12 Tahun Penjara
-
Bungkam Saat Ditanya Soal Kasus, Bupati Lampung Tengah Malah Goda Jurnalis Saat Diborgol
-
Mobil MBG Tabrak 21 Siswa SD di Cilincing, Dipastikan Tak Ada Korban Tewas
-
Mentan Amran Tegas: Berani Korupsi Bantuan Bencana Akan Langsung Dicopot
-
Berkat Laporan Warga, Polisi Sita 8 Ton Kayu Ilegal di Kepulauan Meranti
-
Bupati Lampung Tengah Kantongi Fee Proyek Rp 5,75 Miliar: Dipakai Buat Bayar Utang Kampanye
-
Sekdes Tanggul Wetan Dibekuk! Skandal Korupsi APBDes Rp484 Juta di Jember Kembali Meledak
-
Rel Maut Jakarta: Di Balik Ratusan Kecelakaan Kereta, Siapa Salah dan Apa Solusinya?