Suara.com - Ketegangan politik di Bangladesh kembali memuncak setelah ribuan demonstran membakar rumah tokoh pendiri negara itu, Sheikh Mujibur Rahman, pada Rabu malam. Insiden ini terjadi bersamaan dengan pidato daring mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang menyerukan pendukungnya untuk melawan pemerintahan sementara yang kini berkuasa.
Saksi mata melaporkan bahwa ribuan pengunjuk rasa, beberapa di antaranya bersenjatakan tongkat dan alat berat seperti crane serta ekskavator, berkumpul di sekitar rumah bersejarah dan monumen kemerdekaan Bangladesh.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan yang disebut sebagai "Bulldozer Procession", yang bertujuan untuk mengganggu pidato Hasina yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 21.00 waktu setempat.
Kelompok "Students Against Discrimination", yang menjadi motor utama demonstrasi ini, mengungkapkan kemarahan mereka terhadap pernyataan Hasina. Mereka menilai bahwa pidato tersebut merupakan bentuk tantangan terhadap pemerintahan sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel, Muhammad Yunus.
Ketegangan politik di Bangladesh terus meningkat sejak Agustus 2024, ketika gelombang protes besar-besaran memaksa Hasina melarikan diri ke India. Sejak itu, pemerintahan sementara menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas negara akibat berbagai aksi protes dan kerusuhan yang masih berlangsung.
Para demonstran menargetkan berbagai simbol kekuasaan Hasina, termasuk rumah Sheikh Mujibur Rahman, yang telah menjadi museum untuk mengenang peran sang tokoh dalam perjuangan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada 1971.
Rumah tersebut juga menyimpan sejarah kelam bagi keluarga Hasina, karena pada tahun 1975, Mujibur Rahman beserta sebagian besar keluarganya dibunuh di lokasi tersebut. Hasina yang berhasil selamat kemudian mengubah bangunan itu menjadi situs penghormatan bagi warisan politik ayahnya.
"Mereka bisa menghancurkan sebuah bangunan, tetapi tidak sejarah. Sejarah akan menuntut balas," ujar Hasina dalam pidatonya yang disiarkan secara daring.
Dalam kesempatan yang sama, Hasina menuduh pemerintahan sementara merebut kekuasaan secara inkonstitusional dan mendesak rakyat Bangladesh untuk bangkit melawan.
Baca Juga: Cek Fakta: Virus HMPV Sebabkan Kerusuhan di China
Sementara itu, gerakan mahasiswa yang menjadi tulang punggung demonstrasi berencana untuk menghapus Konstitusi 1972 yang mereka anggap sebagai peninggalan kekuasaan dinasti Hasina.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Virus HMPV Sebabkan Kerusuhan di China
-
Bangladesh Kewalahan! 60.000 Rohingya Masuk Diam-Diam di Tengah Konflik Myanmar
-
Krisis Rohingya Memburuk, 60.000 Pengungsi Baru Banjiri Bangladesh
-
Drama Politik Korsel, Jenderal Kwak Dituduh Hasut Kerusuhan
-
Mantan PM Bangladesh Terlibat Penghilangan Paksa Ratusan Orang, Ini Buktinya
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Ulasan Novel Testimony of N: Ketika Kebohongan Menjadi Bentuk Perlindungan
-
Putusan MK soal Anggaran MBG Dinilai Masih Sisakan Celah hingga 2027
-
Bocah SD Diduga Jadi Korban Penganiayaan, Kini Jalani Operasi, Polisi Selidiki Kasusnya
-
Berapa Banyak Warga Sulsel Nikmati Program MBG? Ini Data Kementerian Keuangan
-
Usai Perry Warjiyo Mundur, Prabowo: Kita Harus Jadi Satu Tim yang Mendukung!
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan Lodewyk Pusung, Status Tersangka Korupsi MBG Tetap Sah
-
Jatim Media Summit 2026: Ancaman Siber Mengintai Media dan Kreator, Keamanan Digital Jadi Keharusan
-
Mentan Luruskan Klaim Presiden Prabowo soal Penggilingan Padi Untung Rp2 Triliun per Bulan
-
Sudah 26 Tahun Tak Berubah, Mendagri Beri Lampu Hijau Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah
-
Bukan Gagal, Penurunan Kepuasan Publik ke Prabowo Disebut Bukti Agenda Bersih-bersih Berjalan