Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono membeberkan hasil investigasinya pada pekan depan terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
Menurutnya tak ada alasan lagi bagi Trenggono mengulur-ulur waktu lagi. Apalagi kesimpulan rapat Komisi IV DPR RI sebelumnya sudah memerintahkan Trenggono bisa menyampaikan hasil investigasinya pada rapat Komisi IV selanjutanya pada 13 Februari.
"Nah Insyaallah nanti pada tanggal 12 Februari atau 13 Februari, sesuai dengan kesepakatan Komisi IV akan Raker lagi dengan Menteri KKP," kata Johan dalam diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
"Dan apa yang dipertanyakan oleh pak Firman tadi itu, Insyaallah itu akan menjadi materi utama dari raker itu. Karena, kita tidak memberi batas waktu yang rigid kemarin itu, tetapi hasil investigasi, hasil koordinasi, hasil semuanya itu akan dilaporkan Menteri KKP kepada Komisi IV itu pada Raker berikutnya. Raker berikutnya tanggal 13," sambungnya.
Ia menjelaskan, jika Komisi IV sudah memberikan dua poin kesimpulan rapat sebelumnya.
"Ada dua secara garis besarnya. Pertama, meminta KKP itu untuk terus melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya nanti itu kepada Komisi IV hasil investigasi itu," katanya.
Yang kedua, kata dia, Komisi IV DPR sudah memerintahkan KKP untuk bisa berkordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk menuntaskan masalah pagar laut.
"Kami meminta kepada KKP untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan instansi Kementerian lain dan sebagainya dalam rangka penegakkan hukum. Nah itu poinnya," ujarnya.
Di sisi lain, ia mengatakan, adanya kasus pagar laut ini menggambarkan adanya fenomena gunung es.
"Nah karenanya, pagar laut ini sekali lagi merupakan Puncak Gunung es yang menggambarkan betapa tidak sistemiknya kita bekerja di Republik ini. Pantas saja negara kepulauan dengan panjang pantai yang begitu panjang ini, tidak memberikan kontribusi besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat kita," katanya.
"Karena itu tadi, tidak bisa bekerja sama yg harusnya menjaga laut ikut mengambil keuntungan ekonomi disitu, ada remah-remah disitu, padahal banyak ikan besar yang bisa kita tangkap di laut itu, masih saja kita mencari remah-remah di pinggir laut di pesisir dan pulau kecil ini," sambungnya.
Berita Terkait
-
Menteri KKP Didesak Pertanggungjawabkan Jabatan Secara Moral-Politik Buntut Pagar Laut, Layak Direshuffle?
-
Alat Bukti Cukup, DPR: Tak Ada Alasan Aparat Tak Bisa Ungkap Dalang Pagar Laut Tangerang
-
Pemerintah Beberkan Fakta Mengerikan Pagar Laut Bekasi, Data Dimanipulasi
-
Heboh Kelangkaan Gas Melon, Pengalihan Isu Pagar Laut?
-
Cek Fakta: Jejak Digital Peresmian Pagar Laut
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Daftar 28 Rute Transjakarta yang Terdampak Banjir Hari Ini
-
Hujan Deras Sejak Kemarin, 17 RT di Jakarta Timur dan Barat Terendam Banjir
-
Ratusan Taruna Akpol Diterjunkan ke Aceh Tamiang: Bersihkan Jalan hingga Pulihkan Sekolah
-
Pembangunan 104 Sekolah Rakyat Permanen Tertahan: Terkendala Status Lahan!
-
Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Hari Ini, Wilayah Utara Waspada Angin Kencang
-
Dua Kakak Presiden Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat
-
Panduan Lengkap Manajemen Dapodik: Link Baru dan Solusi Kendala Login Server
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT