Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono membeberkan hasil investigasinya pada pekan depan terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
Menurutnya tak ada alasan lagi bagi Trenggono mengulur-ulur waktu lagi. Apalagi kesimpulan rapat Komisi IV DPR RI sebelumnya sudah memerintahkan Trenggono bisa menyampaikan hasil investigasinya pada rapat Komisi IV selanjutanya pada 13 Februari.
"Nah Insyaallah nanti pada tanggal 12 Februari atau 13 Februari, sesuai dengan kesepakatan Komisi IV akan Raker lagi dengan Menteri KKP," kata Johan dalam diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
"Dan apa yang dipertanyakan oleh pak Firman tadi itu, Insyaallah itu akan menjadi materi utama dari raker itu. Karena, kita tidak memberi batas waktu yang rigid kemarin itu, tetapi hasil investigasi, hasil koordinasi, hasil semuanya itu akan dilaporkan Menteri KKP kepada Komisi IV itu pada Raker berikutnya. Raker berikutnya tanggal 13," sambungnya.
Ia menjelaskan, jika Komisi IV sudah memberikan dua poin kesimpulan rapat sebelumnya.
"Ada dua secara garis besarnya. Pertama, meminta KKP itu untuk terus melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya nanti itu kepada Komisi IV hasil investigasi itu," katanya.
Yang kedua, kata dia, Komisi IV DPR sudah memerintahkan KKP untuk bisa berkordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk menuntaskan masalah pagar laut.
"Kami meminta kepada KKP untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan instansi Kementerian lain dan sebagainya dalam rangka penegakkan hukum. Nah itu poinnya," ujarnya.
Di sisi lain, ia mengatakan, adanya kasus pagar laut ini menggambarkan adanya fenomena gunung es.
"Nah karenanya, pagar laut ini sekali lagi merupakan Puncak Gunung es yang menggambarkan betapa tidak sistemiknya kita bekerja di Republik ini. Pantas saja negara kepulauan dengan panjang pantai yang begitu panjang ini, tidak memberikan kontribusi besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat kita," katanya.
"Karena itu tadi, tidak bisa bekerja sama yg harusnya menjaga laut ikut mengambil keuntungan ekonomi disitu, ada remah-remah disitu, padahal banyak ikan besar yang bisa kita tangkap di laut itu, masih saja kita mencari remah-remah di pinggir laut di pesisir dan pulau kecil ini," sambungnya.
Berita Terkait
-
Menteri KKP Didesak Pertanggungjawabkan Jabatan Secara Moral-Politik Buntut Pagar Laut, Layak Direshuffle?
-
Alat Bukti Cukup, DPR: Tak Ada Alasan Aparat Tak Bisa Ungkap Dalang Pagar Laut Tangerang
-
Pemerintah Beberkan Fakta Mengerikan Pagar Laut Bekasi, Data Dimanipulasi
-
Heboh Kelangkaan Gas Melon, Pengalihan Isu Pagar Laut?
-
Cek Fakta: Jejak Digital Peresmian Pagar Laut
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat