Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan, jika proses hukum terhadap adanya Pagar Laut di Tangerang, Banten harus tetap berjalan. Menurutnya, jangan sampai hanya berhenti dipencabutan pagar saja.
"Nah yang kami tuntut adalah ini harus diselesaikan tidak hanya pencabutan, tetapi proses hukumnya tetap berjalan, hak-hak warga masyarakatnya dilindungi," kata Firman dalam diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Ia mengatakan, jika aturan sudah jelas menyampaikan jika laut tidak boleh dipagari dan hutan tidak boleh dialihfungsikan.
"Pertama adalah laut tidak boleh dilakukan pemagaran ada regulasinya jelas, hutan lindung tidak boleh dialihfungsikan aturannya sudah jelas," ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian masalah pagar laut ini tak hanya bisa diselesaikan sendirian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maka dari itu butuh kordinasi lintas lembaga bersama dengan Polri misalnya.
Ia menilai sudah lebih dari cukup sebenarnya untuk menyeret pelaku pelanggaran pagar laut tersebut. Pasalnya sudah ada pihak yang sudah terang-terangan mengaku memasang.
"Sudah ada orang atau kelompok tertentu yang mengakui ini lebih daripada cukup alat bukti sebenarnya karena hanya dua ini lebih daripada cukup kalau ilmu penyidikan orang-orang itu dipanggil itu kan udah bisa ditanya sebetulnya siapa yang menjadi aktor daripada pemagaran itu nah ini yang tentunya tidak bisa terjawab dengan baik," katanya.
Ia menegaskan, dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut harus bisa diusut tuntas.
"Kemudian berapa lama untuk memproses hukum supaya aktir aktor ini juga diusut secara tuntas dari siapa yang menjadi dalang dan aktornya untuk pemasangan pagar ini," pungkasnya.
Baca Juga: Heboh Kelangkaan Gas Melon, Pengalihan Isu Pagar Laut?
Berita Terkait
-
Pemerintah Beberkan Fakta Mengerikan Pagar Laut Bekasi, Data Dimanipulasi
-
Heboh Kelangkaan Gas Melon, Pengalihan Isu Pagar Laut?
-
Cek Fakta: Jejak Digital Peresmian Pagar Laut
-
Kisruh SHGB Pagar Laut: Kejagung Tak Mau Asal Caplok, Tunggu Investigasi Kementerian
-
Belum Serahkan Dokumen Penting Kasus Pagar Laut, Begini Nasib Kades Kohod Arsin di Kejagung
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Terkini
-
Polisi Buka Peluang Tersangka Baru dalam Tragedi Kebakaran Ruko Terra Drone
-
Puslabfor 'Bongkar' Ulang TKP Kebakaran, Buru Bukti Jerat Bos Terra Drone
-
Korban Tewas Bencana di Agam Tembus 192 Orang, 72 Masih Hilang
-
Lonjakan Pemilih Muda dan Deepfake Jadi Tantangan Pemilu 2029: Siapkah Indonesia Menghadapinya?
-
MKMK Tegaskan Arsul Sani Tak Terbukti Palsukan Ijazah Doktoral
-
Polisi Kembali Lakukan Olah TKP Terra Drone, Apa yang Dicari Puslabfor?
-
MyFundAction Gelar Dapur Umum di Tapsel, Prabowo Janji Rehabilitasi Total Dampak Banjir Sumut
-
Ikuti Arahan Kiai Sepuh, PBNU Disebut Bakal Islah Demi Akhiri Konflik Internal
-
Serangan Kilat di Kalibata: Matel Diseret dan Dikeroyok, Pelaku Menghilang dalam Sekejap!
-
10 Saksi Diperiksa, Belum Ada Tersangka dalam Kasus Mobil Berstiker BGN Tabrak Siswa SD Cilincing