Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan, jika proses hukum terhadap adanya Pagar Laut di Tangerang, Banten harus tetap berjalan. Menurutnya, jangan sampai hanya berhenti dipencabutan pagar saja.
"Nah yang kami tuntut adalah ini harus diselesaikan tidak hanya pencabutan, tetapi proses hukumnya tetap berjalan, hak-hak warga masyarakatnya dilindungi," kata Firman dalam diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Ia mengatakan, jika aturan sudah jelas menyampaikan jika laut tidak boleh dipagari dan hutan tidak boleh dialihfungsikan.
"Pertama adalah laut tidak boleh dilakukan pemagaran ada regulasinya jelas, hutan lindung tidak boleh dialihfungsikan aturannya sudah jelas," ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian masalah pagar laut ini tak hanya bisa diselesaikan sendirian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maka dari itu butuh kordinasi lintas lembaga bersama dengan Polri misalnya.
Ia menilai sudah lebih dari cukup sebenarnya untuk menyeret pelaku pelanggaran pagar laut tersebut. Pasalnya sudah ada pihak yang sudah terang-terangan mengaku memasang.
"Sudah ada orang atau kelompok tertentu yang mengakui ini lebih daripada cukup alat bukti sebenarnya karena hanya dua ini lebih daripada cukup kalau ilmu penyidikan orang-orang itu dipanggil itu kan udah bisa ditanya sebetulnya siapa yang menjadi aktor daripada pemagaran itu nah ini yang tentunya tidak bisa terjawab dengan baik," katanya.
Ia menegaskan, dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut harus bisa diusut tuntas.
"Kemudian berapa lama untuk memproses hukum supaya aktir aktor ini juga diusut secara tuntas dari siapa yang menjadi dalang dan aktornya untuk pemasangan pagar ini," pungkasnya.
Baca Juga: Heboh Kelangkaan Gas Melon, Pengalihan Isu Pagar Laut?
Berita Terkait
-
Pemerintah Beberkan Fakta Mengerikan Pagar Laut Bekasi, Data Dimanipulasi
-
Heboh Kelangkaan Gas Melon, Pengalihan Isu Pagar Laut?
-
Cek Fakta: Jejak Digital Peresmian Pagar Laut
-
Kisruh SHGB Pagar Laut: Kejagung Tak Mau Asal Caplok, Tunggu Investigasi Kementerian
-
Belum Serahkan Dokumen Penting Kasus Pagar Laut, Begini Nasib Kades Kohod Arsin di Kejagung
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM