Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan, jika proses hukum terhadap adanya Pagar Laut di Tangerang, Banten harus tetap berjalan. Menurutnya, jangan sampai hanya berhenti dipencabutan pagar saja.
"Nah yang kami tuntut adalah ini harus diselesaikan tidak hanya pencabutan, tetapi proses hukumnya tetap berjalan, hak-hak warga masyarakatnya dilindungi," kata Firman dalam diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Ia mengatakan, jika aturan sudah jelas menyampaikan jika laut tidak boleh dipagari dan hutan tidak boleh dialihfungsikan.
"Pertama adalah laut tidak boleh dilakukan pemagaran ada regulasinya jelas, hutan lindung tidak boleh dialihfungsikan aturannya sudah jelas," ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian masalah pagar laut ini tak hanya bisa diselesaikan sendirian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maka dari itu butuh kordinasi lintas lembaga bersama dengan Polri misalnya.
Ia menilai sudah lebih dari cukup sebenarnya untuk menyeret pelaku pelanggaran pagar laut tersebut. Pasalnya sudah ada pihak yang sudah terang-terangan mengaku memasang.
"Sudah ada orang atau kelompok tertentu yang mengakui ini lebih daripada cukup alat bukti sebenarnya karena hanya dua ini lebih daripada cukup kalau ilmu penyidikan orang-orang itu dipanggil itu kan udah bisa ditanya sebetulnya siapa yang menjadi aktor daripada pemagaran itu nah ini yang tentunya tidak bisa terjawab dengan baik," katanya.
Ia menegaskan, dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut harus bisa diusut tuntas.
"Kemudian berapa lama untuk memproses hukum supaya aktir aktor ini juga diusut secara tuntas dari siapa yang menjadi dalang dan aktornya untuk pemasangan pagar ini," pungkasnya.
Baca Juga: Heboh Kelangkaan Gas Melon, Pengalihan Isu Pagar Laut?
Berita Terkait
-
Pemerintah Beberkan Fakta Mengerikan Pagar Laut Bekasi, Data Dimanipulasi
-
Heboh Kelangkaan Gas Melon, Pengalihan Isu Pagar Laut?
-
Cek Fakta: Jejak Digital Peresmian Pagar Laut
-
Kisruh SHGB Pagar Laut: Kejagung Tak Mau Asal Caplok, Tunggu Investigasi Kementerian
-
Belum Serahkan Dokumen Penting Kasus Pagar Laut, Begini Nasib Kades Kohod Arsin di Kejagung
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
Terkini
-
Baru Tiba dari Luar Negeri, Prabowo Langsung Kumpulkan Menteri di Hambalang
-
Mayat Wanita Membusuk di Kali Pesanggrahan, Suami Histeris di TKP, Ada Apa?
-
Seskab Ungkap Percakapan Prabowo dan Zidane di Swiss, Bahas Rencana Besar?
-
Badan Geologi Ingatkan Longsor Susulan Masih Mengintai Cisarua, Ini Pemicunya
-
Percepatan Relokasi dan Tata Ruang Aman Jadi Fokus Mendagri Pascabencana
-
Langsung Ditelepon Prabowo, Menteri Trenggono Ungkap Kondisinya Usai Pingsan Saat Upacara
-
Bantah Tebang Pilih, Satgas Ungkap Proses di Balik Perintah Prabowo Sikat 28 Izin Perusahaan
-
Pengamat Nilai Pengacara Nadiem Tak Siap Hadapi Jaksa, Apa Alasannya?
-
Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Bela Istri dari Jambret di Sleman, Ini Kronologi Versi Polisi
-
JPO 'Melayang' JIS-Ancol Bakal Jadi Ikon Baru Jakarta, Kapan Bisa Digunakan?