Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, jika pemerintah masih punya banyak waktu untuk memindahkan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, kata dia, sudah diputuskan master plan pembangunan IKN itu mencapai 23 tahun atau hingga 2045.
Hal itu disampaikan Doli menanggapi soal kabar jika anggaran pembangunan IKN untuk 2025 masih diblokir.
"Perlu juga dicatat bahwa Pembangunan, Pemindahan Ibu Kota Negara ini dalam master plan Itu terjadi 23 tahun sampai 2045. Jadi artinya pemerintah seperti kita ini masih punya waktu cukup panjang untuk memang betul-betul memindahkan Ibu Kota kita ke sana," kata Doli di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
"Jadi waktu 19 tahun ini lah yang saya kira nanti akan dikelola, dimanage oleh pemerintahan Pak Presiden Prabowo Selama lima tahun ini sehingga memang ada progres ya, proses pemindahan itu seperti apa," sambungnya.
Di sisi lain, soal adanya pengetatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah hal itu dianggapnya wajar.
"Bukan negara kita Indonesia aja, juga sedang harus dilakukan pengetatan-pengetatan, pengetatan anggaran, lakukan efisiensi. Nah, makanya saya kira semua program, ya termasuk program yang anggarannya besar-besar Ya, mungkin harus ada penyesuaian-penyesuaian dulu sekarang," ujarnya.
Adapun kata dia, secara legal pemindahan ibu kota negara ke IKN sudah dilakukan berdasarkan UU IKN. Kota Jakarta juga sudah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ.
Kendati begitu, menurutnya, peresmian belum dilakukan karena Presiden RI Prabowo Subianto belum mengeluarkan Keputusan Presiden.
"Nah, tinggal persoalannya bentuk konkret pindahnya itu kan melalui Kepres. Nah, ini yang saya kira Nanti saya yakin Pak Prabowo punya pertimbangan khusus dan paling tahu kapan momentumnya itu. Nah, melihat perkembangan yang terjadi sekarang," ungkapnya.
Baca Juga: Joko Anwar Mau Syuting Film Horor di IKN, Netizen Usul Pemeran Utamanya: Dia Aktor Serba Bisa!
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, mengungkapkan, jika tak ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2025. Menurutnya, anggaran tersebut masih diblokir.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada," kata Dody di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Ia justru berkelakar jika progres anggaran IKN untuk 2025 untuk makan siang.
"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ujarnya.
Berita Terkait
-
Baleg DPR Sebut Pemerintah Sudah Setuju Kampus Bisa Kelola Tambang
-
Sidang OECD Parliamentary Network, BKSAP: Persoalan Perubahan Iklim Prioritas Utama
-
Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden Tetap Kita Pindah 2028
-
Joko Anwar Mau Syuting Film Horor di IKN, Netizen Usul Pemeran Utamanya: Dia Aktor Serba Bisa!
-
Diduga Bakal Mangkrak, Kunto Aji Sentil Momen Jokowi Pamer Investor IKN: Pak Kok Saya Gak Diajak..
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
Terkini
-
Tinjau Pesantren Al-Khoziny, Cak Imin Minta Pembangunan Gedung Tanpa Ahlinya Harus Dihentikan
-
Menteri Haji dan Umroh 'Setor' 200 Nama Calon Pejabat ke KPK Sebelum Dilantik: Untuk Ditracking
-
Hotman Paris Minta Nadiem Makarim Dibebaskan: Penetapan Tersangka Kasus Laptop Dinilai Cacat Hukum
-
Menteri Haji dan Umrah Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK, Ada Apa?
-
Menkum Sahkan Kubu Mardiono Dinilai Redam Dualisme PPP: Ibarat Sepak Bola, 90 Menit Selesai!
-
Tragedi Maut Al Khoziny: Kemenag Janji Rombak Aturan, Standar Bangunan Pesantren Segera Ditetapkan
-
Menteri Haji Sambangi Gedung KPK Usai Jumatan, Sinyal Baru Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
PSI Dikritik Habis! Sembunyikan Jokowi, Malah Tampilkan Kaesang yang 'Tak Layak Jual'
-
Sejauh Mana Kesiapan IKN jadi Ibu Kota Politik? Begini Update dari Kepala Otorita
-
Malu-malu Umumkan Jokowi Jadi 'Bapak J', PSI Dicurigai Partai Tertutup: "Aneh Bila Belum Dipublish"