Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, jika pemerintah masih punya banyak waktu untuk memindahkan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, kata dia, sudah diputuskan master plan pembangunan IKN itu mencapai 23 tahun atau hingga 2045.
Hal itu disampaikan Doli menanggapi soal kabar jika anggaran pembangunan IKN untuk 2025 masih diblokir.
"Perlu juga dicatat bahwa Pembangunan, Pemindahan Ibu Kota Negara ini dalam master plan Itu terjadi 23 tahun sampai 2045. Jadi artinya pemerintah seperti kita ini masih punya waktu cukup panjang untuk memang betul-betul memindahkan Ibu Kota kita ke sana," kata Doli di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
"Jadi waktu 19 tahun ini lah yang saya kira nanti akan dikelola, dimanage oleh pemerintahan Pak Presiden Prabowo Selama lima tahun ini sehingga memang ada progres ya, proses pemindahan itu seperti apa," sambungnya.
Di sisi lain, soal adanya pengetatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah hal itu dianggapnya wajar.
"Bukan negara kita Indonesia aja, juga sedang harus dilakukan pengetatan-pengetatan, pengetatan anggaran, lakukan efisiensi. Nah, makanya saya kira semua program, ya termasuk program yang anggarannya besar-besar Ya, mungkin harus ada penyesuaian-penyesuaian dulu sekarang," ujarnya.
Adapun kata dia, secara legal pemindahan ibu kota negara ke IKN sudah dilakukan berdasarkan UU IKN. Kota Jakarta juga sudah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ.
Kendati begitu, menurutnya, peresmian belum dilakukan karena Presiden RI Prabowo Subianto belum mengeluarkan Keputusan Presiden.
"Nah, tinggal persoalannya bentuk konkret pindahnya itu kan melalui Kepres. Nah, ini yang saya kira Nanti saya yakin Pak Prabowo punya pertimbangan khusus dan paling tahu kapan momentumnya itu. Nah, melihat perkembangan yang terjadi sekarang," ungkapnya.
Baca Juga: Joko Anwar Mau Syuting Film Horor di IKN, Netizen Usul Pemeran Utamanya: Dia Aktor Serba Bisa!
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, mengungkapkan, jika tak ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2025. Menurutnya, anggaran tersebut masih diblokir.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada," kata Dody di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Ia justru berkelakar jika progres anggaran IKN untuk 2025 untuk makan siang.
"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ujarnya.
Berita Terkait
-
Baleg DPR Sebut Pemerintah Sudah Setuju Kampus Bisa Kelola Tambang
-
Sidang OECD Parliamentary Network, BKSAP: Persoalan Perubahan Iklim Prioritas Utama
-
Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden Tetap Kita Pindah 2028
-
Joko Anwar Mau Syuting Film Horor di IKN, Netizen Usul Pemeran Utamanya: Dia Aktor Serba Bisa!
-
Diduga Bakal Mangkrak, Kunto Aji Sentil Momen Jokowi Pamer Investor IKN: Pak Kok Saya Gak Diajak..
Terpopuler
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
Terkini
-
Jadi Tersangka Lagi, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Diduga Terima Setoran Rp2,8 M dari Bandar Narkoba
-
Mendikdasmen Pastikan Anggaran Pendidikan Naik, Bantah MBG Pangkas Dana Sekolah
-
MCK Kumuh Manggarai Dibenahi, Kini Jadi Fasilitas Sehat dan Canggih
-
Menham Pigai Serahkan RUU Masyarakat Adat ke DPR: Rakyat Adat Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri
-
Lewat Surat Edaran, Mendagri Dorong Sinergi Daerah Wujudkan Gerakan Indonesia ASRI
-
Rumah Jokowi Berubah Jadi 'Tembok Ratapan Solo', Begini Kata PDIP
-
Kasus Korupsi CPO, Kejagung Dalami Dokumen Dugaan Aliran Transaksi ke Pejabat Bea Cukai
-
Kasatgas Tito Pantau Langsung Pembersihan Lumpur Praja IPDN di Aceh Tamiang
-
Bersih-Bersih Jukir Liar, Wali Kota Jakpus Instruksikan Patroli Gabungan Rutin di Tanah Abang
-
NasDem Bukber Elite Parpol Termasuk Anies, Bicara Sukseskan Program Prabowo