Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk bijak dalam membuat kebijakan penertiban distribusi solar subsidi.
Tifatul mengatakan, pada prinsipnya ia sepakat bahwa BBM bersubsidi memang harus diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi dalam penanganannya, menurut Tifatul, tidak bisa dilakukan tiba-tiba dan dipukul rata.
Ia memandang penertiban distribusi solar subsidi secara mendadak justru bakal mengorbankan masyarakat.
"Nah itu kan tidak bisa dipukul rata begitu. Ya akibatnya yang menjadi korban yang di bawah ya, yang antre ini," kata Tifatul dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Minggu (9/2/2025).
Tifatul menyarankan agar Bahlil membuat simulasi terlebih dahulu dan menganalisis apa dampak dari penertiban distribusi solar subsidi sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
"Nah ini kan kita bukan berperang, bukan dalam kondisi berperang terus mengeluarkan slogan-slogan sekali layar berkembang pantang surut ke belakang. Ini bukan urusan itu bos. Ini kebijakan publik," kata Tifatul.
"Menteri ini digaji untuk mengelola pemerintahan. Jadi harus bijak dalam bercakap dan mengeluarkan narasi gitu loh," ujarnya.
Tifatul meminta pemerintah belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya imbas dari kebijakan serupa. Ia mencontohkan ihwal kasus kelangkaan minyak goreng.
Ia memahami bahwa dalam setiap peluang bisnis tentu ada pihak-pihak yang mencoba "bermain". Tentu seharusnya pemerintah fokus menindak oknum-oknum tersebut dibanding membuat kebijakan yang terkesan pukul rata dan hanya berimbas ke masyarakat.
Baca Juga: Ditanya soal Masih Ada Kelangkaan Gas Melon, Bahlil Bantah: Kamu Dapat Data dari Mana?
"Nah yang ditangani yang main-main ini begitu. Bukan asal pukul rata, bikin keributan sampai makan korban seperti itu. Jadi ya kebijakan itu harus bijak, jangan kebijakan nggak bijak gitu," kata Tifatul.
Berita Terkait
-
Padahal Telan Korban Jiwa, Bahlil Lahadalia Diduga Malah Bercanda Kisruh Gas Subsidi
-
Ditanya soal Masih Ada Kelangkaan Gas Melon, Bahlil Bantah: Kamu Dapat Data dari Mana?
-
Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden Tetap Kita Pindah 2028
-
Wanti-wanti Kadernya Solid Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Tak Cukup Kalau Cuma Omon-omon
-
Sadar Kebijakannya Soal Gas Melon Bikin Rakyat Marah, Bahlil: Nyawa pun Saya Siap Berikan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar