Suara.com - PDI Perjuangan menilai hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menyatakan 77 persen masyarakat percaya Hasto Kristiyanto terlibat kasus suap PAW Harun Masiku, hanya penggiringan opini saja. PDIP mencurigai adanya survei tersebut merupakan pesanan.
"Hasil survei dan pemberitaan bisa dilihat sebagai upaya penggiringan opini negatif yang menurut informasi yang kami dapat berdasarkan "pesanan" dari lawan politik PDI Perjuangan dan Sekjen PDI Perjuangan," kata Juru Bicara PDIP Guntur Romli kepada Suara.com, Senin (10/2/2025).
Ia mengatakan, dari data survei tersebut, ternyata cuma 38,2 persen mengaku tahu kasus Hasto dan Harun.
"Dan dari 38 persen itu, 77 persen disebutkan yakin Hasto terlibat. Artinya hanya 20-an persen masyarakat yang yakin Hasto terlibat. Tapi kenapa framing pemberitaan berita menjadi “77 persen masyarakat yakin Hasto terlibat Harun Masiku”?," katanya.
Ia pun mempertanyakan mengapa yang dipilih kasus Hasto yang tidak ada kerugiaan negara sama sekali, bukan kasus-kasus lain yang lebih ramai dan berdampak langsung pada masyarakat.
"Misalnya Jokowi masuk finalis orang terkorup sedunia versi OCCRP, ini dampaknya lebih jelas mempermalukan Indonesia di mata dunia, hingga coretan Adili Jokowi, kasus pagar laut, kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sudah membawa korban jiwa dan lain-lain apakah survei LSI itu untuk mengalihkan isu dari kasus-kasus di atas?," katanya.
Kemudian dari perspektif seorang peneliti dan penyelenggara survei profesional, kata dia, sebuah survei opini publik tak selayaknya dipakai untuk menanyakan pendapat warga tentang keterlibatan seseorang dalam kasus hukum.
"Pertama, tidak etis. Bahkan cenderung bisa dilihat sebagai pesanan dari "lawan politik". Kedua, bisa punya dampak pada kemandirian keputusan lembaga peradilan. Harusnya kita hormati proses peradilan jangan diintervensi dengan baik dari sisi politik, opini publik apalagi duit," katanya.
"Ketiga, secara rasional tidak fair bagi tokoh yang dinilai sebab warga yang menjadi responden (sekalipun mengaku tahu) tidak punya pemahaman memadai tentang soal hukum yang dihadapi sang tokoh itu," sambungnya.
Sebelumnya, hasil survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat sebanyak 77 persen masyarakat percaya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku.
"Langkah KPK tersebut didukung oleh masyarakat, karena masyarakat meyakini yang bersangkutan itu memang terlibat kasus. Di sini 77 persen masyarakat percaya Sekjen PDIP terlibat kasus Harun Masiku itu,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam paparan survei yang digelar secara daring, Minggu (9/2/2025).
Adapun, ada 15,5 persen responden menjawab kurang percaya Hasto terlibat kasus korupsi Harun Masiku. Lalu responden yang menjawab tidak percaya sama sekali sebesar 0,9 persen.
Berita Terkait
-
Saksi Kasus Hasto Memohon Lagi ke KPK Demi Berobat ke China, Agustiani Tio Ngeluh Kondisi Memburuk dan Kehabisan Obat
-
Foto Kusnadi Serahkan Barang ke Hasto di Gedung KPK, Jadi Bukti Sidang Praperadilan
-
KPK Masih Menimbang Hadirkan 4 Saksi dalam Sidang Praperadilan Hasto
-
KPK Gunakan Salinan BAP, Kubu Hasto: 80 Persen Copy dari Copy
-
KPK Bawa 153 Barang Bukti Soal Penetapan Hasto Tersangka, 11 di Antaranya Bukti Elektronik
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'
-
Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu
-
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
-
Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris
-
Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!
-
Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat