Suara.com - PDI Perjuangan menilai hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menyatakan 77 persen masyarakat percaya Hasto Kristiyanto terlibat kasus suap PAW Harun Masiku, hanya penggiringan opini saja. PDIP mencurigai adanya survei tersebut merupakan pesanan.
"Hasil survei dan pemberitaan bisa dilihat sebagai upaya penggiringan opini negatif yang menurut informasi yang kami dapat berdasarkan "pesanan" dari lawan politik PDI Perjuangan dan Sekjen PDI Perjuangan," kata Juru Bicara PDIP Guntur Romli kepada Suara.com, Senin (10/2/2025).
Ia mengatakan, dari data survei tersebut, ternyata cuma 38,2 persen mengaku tahu kasus Hasto dan Harun.
"Dan dari 38 persen itu, 77 persen disebutkan yakin Hasto terlibat. Artinya hanya 20-an persen masyarakat yang yakin Hasto terlibat. Tapi kenapa framing pemberitaan berita menjadi “77 persen masyarakat yakin Hasto terlibat Harun Masiku”?," katanya.
Ia pun mempertanyakan mengapa yang dipilih kasus Hasto yang tidak ada kerugiaan negara sama sekali, bukan kasus-kasus lain yang lebih ramai dan berdampak langsung pada masyarakat.
"Misalnya Jokowi masuk finalis orang terkorup sedunia versi OCCRP, ini dampaknya lebih jelas mempermalukan Indonesia di mata dunia, hingga coretan Adili Jokowi, kasus pagar laut, kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sudah membawa korban jiwa dan lain-lain apakah survei LSI itu untuk mengalihkan isu dari kasus-kasus di atas?," katanya.
Kemudian dari perspektif seorang peneliti dan penyelenggara survei profesional, kata dia, sebuah survei opini publik tak selayaknya dipakai untuk menanyakan pendapat warga tentang keterlibatan seseorang dalam kasus hukum.
"Pertama, tidak etis. Bahkan cenderung bisa dilihat sebagai pesanan dari "lawan politik". Kedua, bisa punya dampak pada kemandirian keputusan lembaga peradilan. Harusnya kita hormati proses peradilan jangan diintervensi dengan baik dari sisi politik, opini publik apalagi duit," katanya.
"Ketiga, secara rasional tidak fair bagi tokoh yang dinilai sebab warga yang menjadi responden (sekalipun mengaku tahu) tidak punya pemahaman memadai tentang soal hukum yang dihadapi sang tokoh itu," sambungnya.
Sebelumnya, hasil survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat sebanyak 77 persen masyarakat percaya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku.
"Langkah KPK tersebut didukung oleh masyarakat, karena masyarakat meyakini yang bersangkutan itu memang terlibat kasus. Di sini 77 persen masyarakat percaya Sekjen PDIP terlibat kasus Harun Masiku itu,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam paparan survei yang digelar secara daring, Minggu (9/2/2025).
Adapun, ada 15,5 persen responden menjawab kurang percaya Hasto terlibat kasus korupsi Harun Masiku. Lalu responden yang menjawab tidak percaya sama sekali sebesar 0,9 persen.
Berita Terkait
-
Saksi Kasus Hasto Memohon Lagi ke KPK Demi Berobat ke China, Agustiani Tio Ngeluh Kondisi Memburuk dan Kehabisan Obat
-
Foto Kusnadi Serahkan Barang ke Hasto di Gedung KPK, Jadi Bukti Sidang Praperadilan
-
KPK Masih Menimbang Hadirkan 4 Saksi dalam Sidang Praperadilan Hasto
-
KPK Gunakan Salinan BAP, Kubu Hasto: 80 Persen Copy dari Copy
-
KPK Bawa 153 Barang Bukti Soal Penetapan Hasto Tersangka, 11 di Antaranya Bukti Elektronik
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Tolak Merger dengan Grab, Investor Kakap GoTo Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
Terkini
-
Singgung Angka Sakti Presiden, Roy Suryo Minta Prabowo Selamatkan 8 Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
-
Warga Sudah Resah dan Gelisah, PKS Minta Pramono Tak Gegabah Normalisasi Kali Krukut
-
Insentif Dapur Makan Bergizi Gratis Rp6 Juta per Hari Bukan Anggaran Baru, Ini Penjelasan BGN
-
Selain Nama Baik, Apa Saja yang Dipulihkan Prabowo Lewat Rehabilitasi Dua Guru di Luwu Utara?
-
DPR Apresiasi Rehabilitasi Guru Luwu Utara, Minta Pemerintah Ganti Biaya Hukum
-
ARAH Laporkan Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Terkait Soeharto, Golkar: Monggo Saja
-
Gubernur Ahmad Luthfi Apresiasi TNI Atas Kontribusinya dalam Menjaga Ketahanan Pangan
-
Sutriah Bersyukur Jadi Peserta JKN: Manfaatnya Besar Sekali
-
Prabowo Rehabilitasi 2 Guru ASN di Luwu Utara, DPR Wanti-wanti Kepala Daerah Jangan Asal Pecat
-
Puluhan Emak-emak Dampingi Roy Suryo Cs di Polda Metro Jaya: You Never Walk Alone!