Suara.com - Istana buka suara buntut aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan massa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Wamena, Jayapura, Papua, Senin (17/2). Dalam aksi yang berujung ricuh ini, massa pelajar menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah mempersilakan adanya unjuk rasa penyampaian pendapat. Kendati begitu, ia menegaskan agar demo tidak diwarnai dengan aksi kekerasan.
"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).
Sementara itu terkait penolakan terhadap MBG, Hasan menegaskan hal itu merupakan hak masyarakat bila tidak ingin menerima. Tetapi ia meminta agar masyarakat tidak menghalangi mereka yang ingin mendapatkan program MBG.
"Kalau ada yang nolak makan bergizi gratis karena itu hak mereka boleh tidak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," kata Hasan.
Hasan menyarankan pihak yang tidak mau menerima MBG untuk menyampaikan secara langsung. Menurutnya demo meminta program MBG dibatalkan justru dapat menghalangi masyarakat yang ingin mendapatkan program MBG dari pemerintah.
"Kalau ada orang yang bilang mereka gak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami gak usah dikasih', nggak apa-apa," kata Hasan.
"Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak itu halangi hak-hal saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," sambung Hasan.
Diberitakan sebelummya, massa dari Sekolah Menengah Atas (SMA) di Wamena, Jayapura, Papua, dikabarkan terlibat bentrok dengan aparat kepolisian, Senin (17/2/2025). Massa disebut menolak program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Menaker Bakal Temui Pendemo, Harap Formula Pemberian THR Ojol Segera Difinalisasi Pengusaha
Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyampaikan bentrokan bermula saat massa SMA menggelar aksi demonstrasi. Adapun tuntutan mereka adalah agar pemerintah memberikan pendidikan gratis di Bumi Cendrawasih.
"Kami mendapatkan kabar dari @LbhPapua bahwa ratusan siswa Sekolah Menengah Atas di Jayapura melakukan aksi demonstrasi pagi ini, untuk menuntut pendidikan gratis di Papua," tulis akun x @YLBHI dikutip Suara.com, Senin.
YLBHI mengatakan aksi yang dibubarkan aparat membuat massa pelajar marah. Adapun dalih polisi membubarkan aksi ini karena tidak berizin.
"Sayangnya, aksi ini dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan dalih tak berizin," katanya.
Dalam video yang dilihat Suara.com, aparat tampak menenteng gas air mata dan dilengkapi tameng. Aparat itu nampak menembakkan gas air mata ke arah massa.
Rasa perih dari gas air mata aparat kepolisian ini bahkan membuat warga di sekitar lokasi merasakan perih pada bagian matanya.
Berita Terkait
-
Geruduk Istana, Massa Mahasiswa Tenteng Poster Bergambar Mayor Teddy: Sumber Masalah Presiden Prabowo!
-
Dor Dor Dor! Aparat Bubarkan Massa Pelajar Tolak Makan Bergizi Gratis di Wamena Pakai Gas Air Mata
-
BEM Seluruh Indonesia Gelar Demo Hari Ini, Jalan Medan Merdeka Barat Mengarah Istana Ditutup Beton
-
Ojol Tuntut THR, Wamenaker: Pekerja Tidak Boleh Dieksploitasi!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu