Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas, yakni harga pangan tidak boleh naik, kecuali harga gabah kering panen (GKP) milik petani. Langkah tersebut dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Instruksi tersebut disampaikan langsung Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
"Presiden sangat tegas. Harga pangan tidak boleh naik, kecuali harga gabah petani. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas harga pangan bagi masyarakat," ujar Arief saat ditemui awak media di Jakarta, Senin (17/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan petani mendapatkan harga yang layak untuk gabah mereka, terutama saat musim panen.
Pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram, yang harus dipatuhi oleh seluruh penggilingan padi di Indonesia.
Harga ini diharapkan dapat menjadi insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi gabah, sekaligus menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP).
"Kami terus mendorong penggilingan padi untuk menaati harga yang telah ditetapkan. Jika ada yang masih membeli gabah di bawah harga Rp6.500 per kilogram, kami akan mengambil tindakan tegas," katanya.
Meski demikian, Arief mengakui masih ada beberapa pengusaha penggilingan padi di Sumatera Selatan yang membeli gabah petani di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.
Namun, ia memastikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pengusaha tersebut dan mereka berkomitmen untuk menaati harga pembelian gabah sesuai ketentuan.
Baca Juga: Selama Tiga Bulan, Produksi Gabah Kering di Jawa Tengah Diprediksi Capai 4,8 Juta Ton
"Di Sumatera Selatan, ada beberapa pengusaha yang masih membeli gabah di bawah Rp6.500 per kilogram. Tapi mereka sudah berkomitmen untuk menaikkan harga pembelian sesuai dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," jelas Arief.
Selain fokus pada harga gabah, pemerintah juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mengendalikan harga pangan.
Arief menyebutkan, empat langkah strategis telah disampaikan kepada seluruh gubernur, wali kota, dan bupati di Indonesia.
Langkah-langkah tersebut meliputi pendataan stok dan harga bahan pangan, pengendalian potensi gejolak harga, pemantauan berkala, serta kerja sama antardaerah.
"Kami meminta pemerintah daerah untuk memastikan stok pangan aman, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kerja sama antardaerah, terutama daerah yang rawan defisit pangan, juga sangat penting," ujar Arief.
Arief juga memastikan bahwa cadangan beras pemerintah saat ini berada dalam kondisi aman. Stok beras di Gudang Bulog tercatat mencapai 1,9 juta ton, yang siap digunakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram