Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra untuk kembali mencalonkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 dimaksudkan untuk memberikan kepastian politik.
"Jadi pengambilan keputusan agar Partai Gerinda dalam pemilihan umum Presiden 2029 mencalonkan Pak Prabowo dimaksudkan untuk memberi kepastian politik," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Hal tersebut, kata dia, agar konsolidasi yang dilakukan Partai Gerinda dalam lima tahun ini tidak hanya berkutat urusan kepartaian belaka, melainkan turut memastikan agar pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo saat ini berhasil.
"Karena mandat untuk dua kalinya sudah ada, dan seperti yang saudara ketahui, Bapak Prabowo juga menyatakan keberhasilan pemerintah yang beliau pimpin menjadi pertaruhan untuk periode kedua," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Dia lantas berkata, "Jadi ini (pencalonan kembali Prabowo pada Pilpres 2029) mandat sekaligus harapan agar keberhasilan menyertai pemerintahan."
Dia pun menegaskan bahwa keputusan Partai Gerindra untuk kembali mencalonkan Presiden Prabowo pada Pilpres 2029 merupakan hasil mandat kongres.
"Kongres Partai Gerinda diselaraskan selama lima tahun sekali, atau Kongres Luar Biasa selama lima tahun sekali. Pengambilan keputusan penting di Partai Gerinda selalu dilakukan atas mandat kongres," kata dia.
Sebelumnya, Kamis (13/2), Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, memutuskan mendukung Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029.
"Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab, Insyaallah, namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat," kata Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Hambalang.
Baca Juga: Istana Disebut Tak Siap Tanggapi Kritik Soal MBG, CSIS: Prabowo Malah Baperan
Muzani mengatakan keputusan itu diambil oleh perwakilan seluruh pengurus DPP, DPD dan DPC Gerindra seluruh Indonesia yang hadir dalam KLB.
Selain itu, seluruh forum dalam kongres juga meminta Prabowo untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra 2025-2030.
Berita Terkait
-
Dalih Bukan buat Pribadi Prabowo, Istana Janji Lapor ke KPK soal Hadiah Mobil Listrik dari Erdogan
-
Istana Disebut Tak Siap Tanggapi Kritik Soal MBG, CSIS: Prabowo Malah Baperan
-
Gerindra Akui Koalisi Permanen Belum Matang, Tapi Beri Sinyal Positif
-
Reaksi Menko Yusril Mahendra Saat Dengar Guyon 'Ndasmu' Prabowo Disorot: Nggak Ketawa Lho...
-
Soal Ide Koalisi Permanen, Gerindra Sebut Prabowo Tak Memaksa: Terserah Para Ketum Partai Menyikapinya
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera