Suara.com - Haris Rusly Moti memperingatkan adanya potensi bahaya yang berasal dari kepentingan geopolitik global terhadap stabilitas di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Tokoh gerakan mahasiswa tahun 1998 di Yogyakarta tersebut mengungkapkan kekhawatiran adanya eskalasi politik dalam negeri yang dapat dipicu oleh pihak-pihak asing.
Ia menegaskan kekhawatirannya tersebut bukan tanpa alasan. Ia meyakini ada pihak internasional yang ingin mengambil keuntungan dari banyaknya kebijakan Prabowo yang berkarakter nasionalistik serta kerakyatan.
"Termasuk keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan BRICS," kata Haris Rusly Moti, Kamis (20/2/2025).
Untuk diketahui, BRICS adalah organisasi kolaboratif yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, untuk menyaingi dominasi Amerika Serikat dalam perekonomian dunia.
"Pembentukan Bank Emas dan Danantara, serta kebijakan yang mengatur penempatan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam secara lokal, merupakan langkah besar yang memang patut diapresiasi," ujar Moti.
Tapi, kata dia, "kita harus mewaspadai semua kebijakan Presiden Prabowo itu berpotensi menarik campur tangan asing yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sejalan dengan kedaulatan Indonesia."
Perubahan intervensi asing
Haris yang merupakan mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, mengungkapkan terdapat perbedaan intervensi asing pada masa lalu di Indonesia dengan kekinian.
Baca Juga: Dilantik Prabowo di Istana, Ini Fokus Gubernur Sumsel Herman Deru di 100 Hari Pertama Kerja
Sebelumnya, kata dia, banyak kepentingan asing disusupkan lembaga-lembaga donor ke sejumlah organisasi konvensional seperti LSM dan Ormas untuk mendikte arah kebijakan pemerintah.
Tapi kekinian, sambungnya, kepentingan asing itu dilakukan secara diam-diam melalui manipulasi informasi dan rekayasa sosial.
"Kita melihat tren global saat ini, di mana kekuatan asing lebih memilih untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri melalui rekayasa opini publik di media sosial dan platform open source," terangnya.
Beruntung, kata Haris, Presiden Prabowo mempunyai jiwa patriotik yang tak pernah memecah belah serta membenturkan masyarakat untuk urusan kekuasaan.
"Sebelumnya, masyarakat diaduk aduk melalui influencer dan buzzer, membenturkan kelompok si anu dengan kelompok si ono. Tapi Prabowo tampaknya tidak mau seperti itu."
Anomali kritik terhadap efisiensi
Tag
Berita Terkait
-
Dilantik Prabowo di Istana, Ini Fokus Gubernur Sumsel Herman Deru di 100 Hari Pertama Kerja
-
Mahfud MD Bela Prabowo: Tak Sepenuhnya 'Indonesia Gelap', Banyak Kebijakan Terang!
-
Demo Indonesia Gelap Terus Bergulir, Mahasiswa Kembali Geruduk Istana Siang Ini: Kita Harus Bersuara!
-
Prabowo Harap 961 Kepala Daerah Kuat Jalani Retreat: Yang Ragu-Ragu Boleh Mundur
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun