Soal adanya kritik terhadap pemerintah, mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menilai itu terjadi karena salah paham terhadap kebijakan strategis pemerintah.
"Menurut saya dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya, namun membutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasinya," kata dia.
Haris mengatakan jangankan mahasiswa atau masyarakat umum, pemangku kebijakan di pusat maupun daerah saja masih membutuhkan pemahaman dan penyesuaian dalam pelaksanaan terhadap program startegis Prabowo.
Karenanya, ia mewajarkan bila terjadi anomali dan keanehan gerakan mahasiswa. Ia moncontohkan mahasiswa mempersoalkan efisiensi anggaran yang sebenarnya guna mencegah kebocoran dan mengendalikan hutang luar negeri yang sudah menggunung.
"Ini anomali. Karena persoalan hutang luar negeri serta kebocoran dan korupsi adalah isu yang puluhan tahun justru diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Anomali seperti ini bisa saja terjadi karena salah paham. Bisa juga terjadi karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan tersebut."
Tapi, soal kritik bahwa anggaran pendidikan, termasuk dana riset dan kajian, mestinya tidak menjadi objek efisiensi anggaran.
Kalaupun ada efisiensi terhadap anggaran pendidikan, Haris menilai mesti dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi kualitas edukasi, termasuk kesejahteraan para pendidik.
Lagipula, kata dia, kritik dan masukan terkait efisiensi biaya pendidikan pasti mendapat perhatian presiden Prabowo.
"Pasti didengarkan presiden. Buktinya, sudah dijawab Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, bahwa tidak ada efisensi yang mengurangi beasiswa dan kualitas pendidikan," kata Haris memungkasi.
Baca Juga: Dilantik Prabowo di Istana, Ini Fokus Gubernur Sumsel Herman Deru di 100 Hari Pertama Kerja
Tag
Berita Terkait
-
Dilantik Prabowo di Istana, Ini Fokus Gubernur Sumsel Herman Deru di 100 Hari Pertama Kerja
-
Mahfud MD Bela Prabowo: Tak Sepenuhnya 'Indonesia Gelap', Banyak Kebijakan Terang!
-
Demo Indonesia Gelap Terus Bergulir, Mahasiswa Kembali Geruduk Istana Siang Ini: Kita Harus Bersuara!
-
Prabowo Harap 961 Kepala Daerah Kuat Jalani Retreat: Yang Ragu-Ragu Boleh Mundur
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka