Soal adanya kritik terhadap pemerintah, mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menilai itu terjadi karena salah paham terhadap kebijakan strategis pemerintah.
"Menurut saya dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya, namun membutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasinya," kata dia.
Haris mengatakan jangankan mahasiswa atau masyarakat umum, pemangku kebijakan di pusat maupun daerah saja masih membutuhkan pemahaman dan penyesuaian dalam pelaksanaan terhadap program startegis Prabowo.
Karenanya, ia mewajarkan bila terjadi anomali dan keanehan gerakan mahasiswa. Ia moncontohkan mahasiswa mempersoalkan efisiensi anggaran yang sebenarnya guna mencegah kebocoran dan mengendalikan hutang luar negeri yang sudah menggunung.
"Ini anomali. Karena persoalan hutang luar negeri serta kebocoran dan korupsi adalah isu yang puluhan tahun justru diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Anomali seperti ini bisa saja terjadi karena salah paham. Bisa juga terjadi karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan tersebut."
Tapi, soal kritik bahwa anggaran pendidikan, termasuk dana riset dan kajian, mestinya tidak menjadi objek efisiensi anggaran.
Kalaupun ada efisiensi terhadap anggaran pendidikan, Haris menilai mesti dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi kualitas edukasi, termasuk kesejahteraan para pendidik.
Lagipula, kata dia, kritik dan masukan terkait efisiensi biaya pendidikan pasti mendapat perhatian presiden Prabowo.
"Pasti didengarkan presiden. Buktinya, sudah dijawab Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, bahwa tidak ada efisensi yang mengurangi beasiswa dan kualitas pendidikan," kata Haris memungkasi.
Baca Juga: Dilantik Prabowo di Istana, Ini Fokus Gubernur Sumsel Herman Deru di 100 Hari Pertama Kerja
Tag
Berita Terkait
-
Dilantik Prabowo di Istana, Ini Fokus Gubernur Sumsel Herman Deru di 100 Hari Pertama Kerja
-
Mahfud MD Bela Prabowo: Tak Sepenuhnya 'Indonesia Gelap', Banyak Kebijakan Terang!
-
Demo Indonesia Gelap Terus Bergulir, Mahasiswa Kembali Geruduk Istana Siang Ini: Kita Harus Bersuara!
-
Prabowo Harap 961 Kepala Daerah Kuat Jalani Retreat: Yang Ragu-Ragu Boleh Mundur
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian