Nah Lho! Drama Belum Berakhir, Pakar Sebut Hasto PDIP Bisa Gugat Penahanan KPK

Suara.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Zaenur Rohman menjelaskan bahwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bisa mengajukan praperadilan terhadap penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan begitu, Zaenur menyebut Hasto tidak hanya memiliki hak untuk menguji keabsahan statusnya sebagai tersangka melalui praperadilan, tetapi juga soal penahanan yang dilakukan KPK terhadap dirinya.

“Kalau sudah dilakukan penahanan, maka ada batas waktu penahanan. Nah, penahanan ini pun boleh diuji di praperadilan. Jika mau mengajukan praperadilan terhadap penahanan sebagai salah satu bentuk upaya paksa, itu juga boleh,” kata Zaenur kepada Suara.com, Jumat (21/2/2025).

Menurut dia, proses praperadilan yang saat ini diajukan Hasto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak bisa menghentikan penyidikan sehingga KPK bisa melakukan penahanan terhadap Hasto. Sebab, saat ini penahanan menjadi kewenangan penyidik.

“Kewenangan tersebut bisa diuji apakah penahanannya memenuhi syarat dengan cara mengajukan praperadilan. Jadi, praperadilan itu selain untuk menguji status tersangkanya, juga bisa digunakan untuk menguji penahanannya,” ujar Zaenur.

Drama KPK Tahan Hasto Kristiyanto

KPK akhirnya resmi menahan Hasto Krisitiyanto setelah diperiksa sebagai tersangka pada Kamis (20/2/2025). Terkait penahanan oleh KPK, Hasto bakal dititipkan Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Penahanan terhadap Hasto dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 20 Februari sampai 11 Maret 2025.

Saat digelandang penyidik dan mengenakan rompi oranye KPK, Hasto pun sempat memekik 'Merdeka' sembari mengepal kedua tangannya yang sudah terborgol. 

Baca Juga: Ditahan KPK usai Ajukan Praperadilan Lagi, Perlawanan Hasto PDIP Sia-sia?

Diketahui, KPK pada Selasa (24/12/2024) resmi menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Bahkan, Hasto dijerat dua kasus sekaligus oleh KPK, yakni terkait kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku dan kasus perintangan penyidikan alias obstruction of justice. 

Terkait penetapannya sebagai tersangka, Hasto juga sempat menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, hakim pengadilan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Hasto dan upaya KPK menetapkan Hasto dinyatakan sah. 

Meski telah kalah, Hasto kembali menggugat KPK ke PN Jakarta Selatan.

Terbaru, Hasto lewat tim pengacaranya mendaftarkan dua permohonan terkait penetapannya sebagai tersangka di KPK. Rencananya, PN Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan Hasto pada 3 Maret 2025 mendatang