Suara.com - Mantan kader PDIP yang kini bergabung dengan Partai Gerindra, Maruarar Sirait menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta agar keluarga Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Maruarar yang karib disapa Ara menegaskan, semua lembaga negara sudah memahami kewenangannya masing-masing, sehingga tidak perlu ada intervensi terhadap penegakan hukum.
Ara awalnya berbicara mengenai kasus hukum yang menjerat Hasto setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku.
Menurutnya, setiap warga negara harus menghormati proses hukum yang berlaku.
"Ya kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Ara kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ara turut merespons permintaan Hasto agar KPK memeriksa keluarga Jokowi.
Menurutnya, jika ada bukti yang cukup, pemeriksaan oleh KPK bukanlah suatu masalah. Namun, ia menegaskan setiap lembaga hukum sudah memahami batasan dan tanggung jawabnya.
"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, dari KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ujarnya.
Ara juga menegaskan, mekanisme check and balance dalam pemerintahan telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi lembaga hukum.
Baca Juga: Makna Rahasia di Balik Pernyataan Hasto Kristiyanto Usai Ditahan KPK
"Kami di pemerintah, ada di DPR Senayan, ada lembaga hukum. Kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari mana pun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," lanjutnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyampaikan pernyataan kontroversial sebelum dirinya digiring ke mobil tahanan KPK. Ia menegaskan dirinya tidak menyesali penahanan tersebut dan akan tetap berjuang.
"Karena Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto kepada wartawan sebelum masuk mobil tahanan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).
Hasto juga menyatakan, ia menerima konsekuensi penahanannya sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai Sekjen PDIP. Dalam kesempatan yang sama, ia meminta agar KPK juga memeriksa keluarga Jokowi.
"Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita," kata Hasto.
"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Makna Rahasia di Balik Pernyataan Hasto Kristiyanto Usai Ditahan KPK
-
Datangi Gedung KPK, Ronny Dkk Mau Besuk Hasto untuk Bahas Agenda Partai
-
Nah Lho! Drama Belum Berakhir, Pakar Sebut Hasto PDIP Bisa Gugat Penahanan KPK
-
Alat Berat Sudah Parkir, Smelter Nikel PT GNI yang Diresmikan Jokowi Terancam Tutup Pabrik
-
Pengamat Sebut Praperadilan Hasto Bisa Gugur, Jika...
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Panglima TNI Respons Pengibaran Bendera GAM: Jangan Ganggu Pemulihan Bencana
-
Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara Dihentikan, Ini Penjelasan KPK
-
John Kenedy Apresiasi Normalisasi Sungai di Wilayah Bencana, Pemulihan Bisa Lebih Cepat
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi
-
Kronologi dan 6 Fakta Tenggelamnya Kapal KM Putri Sakinah di Labuan Bajo yang Menjadi Sorotan Dunia
-
KPK Panggil Eks Sekdis Kabupaten Bekasi yang Sempat Diamankan Saat OTT
-
Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi