Hasto Ditahan KPK, Said Abdullah PDIP: Tak Ada Pergantian Sekjen, Titik!

Suara.com - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan hingga kekinian tak ada pergantian posisi Sekretaris Jenderal PDIP. Hal itu menyusul ditahannya sekjen mereka, Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak ada pergantian Sekjen, titik," kata Said usai keluar dari kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Jumat (21/2/2025) malam.

Meski demikian, Said mengatakan semua kewenangan ada di tangan Megawati sebagai ketua umum.

"Semua kewenangan di ibu ketua umum," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengumpulkan jajaran elite partainya di kediamanya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) kemarin.

Hal itu dilakukan usai Megawati mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan menuju Magelang untuk mengikuti retret.

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, tampak terlihat Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Said Abdullah, hingga Ronny Talapessy. Tampak juga ada Gubernur Jakarta yang baru saja dilantik yakni Pramono Anung.

Tidak hanya Jumat kemarin, Sabtu ini Megawati juga mengumpulkan sejumlah elite PDIP. Di antaranya adalah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Komunikasi Adian Napitupulu hingga Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah.

Hasto Ditahan KPK

Baca Juga: Beredar Video Hasto 'Buka Kartu', Beberkan Jokowi Titip Revisi UU KPK untuk Amankan Gibran dan Bobby

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025). Penahanan dilakukan usai Hasto menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama sekitar delapan jam.

Hasto terpantau mengenakan rompi oranye yang menandakan dirinya menjadi tahanan KPK. Selain itu, kedua tangan Hasto juga terborgol.

Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.