Tak Jujur Soal Alamat, MK Coret Yermias Bisai dari Pilgub Papua 2024

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Calon Wakil Gubenur Provinsi Papua Nomor Urut 1 Yermias Bisai karena dianggap tidak jujur perihal alamat tempat tinggalnya.

MK menilai sikap Yermiass yang tidak jujur soal informasi tempat tinggalnya berdampat terhadap pencalonnannya.

“Menyatakan diskualfkasi Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yermias Bisai) dari kepesertan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Selain itu, MK juga memerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dalam kurun waktu 180 hari sejak putusan ini dibacakan tanpa menyertakan Yermiass.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang menjadi syarat pencalonan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal calon sesuai dokumen kependudukannya.

Di sisi lain, MK justru menemukan fakta alamat pada dokumen yang menjadi dasar PN Jayapura menerbikan kedua surat tersebut atas nama Yermias Bisai, ternyata bukan tempat tinggal Yermias.

“Bahwa terhadap fakta hukum a quo, telah terang bagi Mahkamah tindakan Yermias Bisai tidak dapat dibenarkan secara hukum, khususnya dalam hal kejujuran mengenai kebenaran informasi data pribadi dan proses mendapatkan dokumen kependudukan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024," ujar Arsul Sani.

Terlebih, MK menemukan fakta Yermias tidak pernah berdomisili di Jalan Baliem Nomor 8, RT.003, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura.

“Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar Yermiass Bisai seharusnya tidak dapat menggunakan alamat tersebut sebagai tempat tinggal atau domisili untuk mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya di PN Jayapura," tutur Arsul.

Baca Juga: Ada Sabotase dan Intimidasi, MK Perintahkan KPU Rekapitulasi Ulang Pilkada Puncak Jaya di 22 Distrik