Suara.com - Komisi Antikorupsi Malaysia (SPRM) menetapkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, sebagai terduga dalam kasus korupsi serta dugaan penyalahgunaan dana promosi dan publisitas selama masa jabatannya.
Ketua SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam konferensi pers di Putrajaya pada Senin (3/3), mengungkapkan bahwa Ismail Sabri dikenai Pasal 36 (1) Undang-Undang SPRM 2009 terkait laporan harta kekayaan.
Dalam penggeledahan di sebuah kondominium, petugas menemukan sejumlah uang tunai. Jika uang tersebut terbukti milik Ismail Sabri, ia harus memberikan penjelasan kepada penyidik. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di rumah pribadinya serta tiga lokasi lainnya.
Dugaan Korupsi Bernilai Fantastis
SPRM mengungkapkan bahwa dalam salah satu penggeledahan, mereka menyita uang tunai senilai sekitar 170 juta ringgit (sekitar Rp626 miliar) dalam berbagai mata uang asing serta 16 kilogram emas batangan yang nilainya diperkirakan hampir 7 juta ringgit (sekitar Rp25,7 miliar).
Penyelidikan ini dilakukan setelah SPRM lebih dulu menahan empat pejabat senior yang menjabat dalam pemerintahan Ismail Sabri. Lembaga antikorupsi Malaysia itu mencurigai adanya penyalahgunaan dana dalam program Keluarga Malaysia, sebuah inisiatif yang dijalankan pada awal 2024, dengan anggaran mencapai 700 juta ringgit (sekitar Rp2,6 triliun).
Puluhan Saksi Diperiksa, Rekening Bank Dibekukan
Sejauh ini, 31 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. SPRM juga telah membekukan rekening bank berisi 2 juta ringgit yang diduga terkait dengan dugaan korupsi tersebut.
Namun, menurut Azam Baki, rekening pribadi Ismail Sabri belum dibekukan karena masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut.
Baca Juga: Emas Batangan & Uang Tunai Rp626 Miliar Disita, Mantan PM Malaysia Terjerat Korupsi
Pada November 2024, SPRM telah meminta Ismail Sabri dan seorang individu lainnya untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Ia kemudian menyerahkan laporan tersebut pada 10 Februari dan telah diperiksa oleh SPRM pada 19 Februari.
SPRM berencana untuk kembali meminta keterangannya pada Rabu (5/3) dan juga akan memanggil sekitar 10 saksi lainnya dalam dua pekan ke depan.
Mantan PM Ke-9 Malaysia
Ismail Sabri Yaakob menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 2021–2022, menggantikan Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri. Kini, ia menghadapi tuduhan serius yang berpotensi memengaruhi karier politiknya.
Berita Terkait
-
Emas Batangan & Uang Tunai Rp626 Miliar Disita, Mantan PM Malaysia Terjerat Korupsi
-
Fakta-fakta Korupsi ASDP yang Rugikan Negara Rp893 Miliar
-
Paus Fransiskus Alami Dua Insiden Gagal Pernapasan Akut
-
Kebakaran Hutan Terus Meluas di Jepang
-
Kejagung Periksa 3 Petinggi Pertamina Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Minyak
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
Terkini
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo
-
Setyo Budiyanto Jelaskan Alasan KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Nilai Rupiah Harus Disesuaikan
-
Penuhi Kebutuhan Korban Banjir di Pemalang, Kemensos Dirikan Dapur Umum dan Distribusi Bantuan
-
Ucap Syukur Istri Hogi Minaya Usai DPR Minta Kasusnya Dihentikan: Alhamdulillah Kami Dapat Keadilan