Suara.com - Komisi Antirasuah Malaysia (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia/SPRM) telah menetapkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan penggunaan dana promosi serta publisitas secara ilegal selama masa jabatannya. Penetapan ini disampaikan oleh Ketua SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam konferensi pers di Putrajaya pada Senin (3/3/2025) lalu.
Ismail Sabri Yaakob, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 dari 2021 hingga 2022, diduga melanggar Pasal 36 (1) Undang-Undang SPRM 2009 terkait laporan harta kekayaan.
SPRM telah melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk sebuah kondominium dan rumah milik Ismail Sabri. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan uang tunai dalam jumlah besar serta emas batangan.
"Jika uang tersebut terbukti miliknya, dia harus memberikan penjelasan yang jelas," tegas Azam Baki.
SPRM menyita uang tunai senilai sekitar 170 juta ringgit (setara Rp626 miliar) dalam berbagai mata uang asing, serta 16 kilogram emas batangan yang diperkirakan bernilai hampir 7 juta ringgit. Temuan ini didapatkan setelah SPRM menahan empat pejabat senior yang pernah bekerja di pemerintahan Ismail Sabri.
Kasus ini bermula dari penyelidikan SPRM terkait dugaan korupsi dan penggunaan dana ilegal untuk program promosi dan publisitas Keluarga Malaysia pada awal 2024. Program tersebut dikabarkan memiliki nilai proyek hingga 700 juta ringgit (sekitar Rp2,6 triliun).
Hingga saat ini, sedikitnya 31 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. SPRM juga telah membekukan rekening bank yang diduga terkait kasus tersebut, dengan total dana sebesar 2 juta ringgit. Namun, rekening bank milik Ismail Sabri sendiri belum dibekukan karena masih dalam proses pemeriksaan.
Pada November 2024, SPRM telah meminta Ismail Sabri dan seorang individu lainnya untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Ismail Sabri menyerahkan laporan harta kekayaannya pada 10 Februari 2025 dan dimintai keterangan oleh SPRM pada 19 Februari 2025. SPRM berencana memanggil Ismail Sabri kembali pada Rabu, 5 Maret 2025, serta memanggil sekitar 10 saksi lain dalam dua pekan ke depan.
Ismail Sabri Yaakob menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia dari Agustus 2021 hingga November 2022, menggantikan Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri.
Baca Juga: KPK Tetapkan 5 Tersangka dalam Kasus Korupsi Kredit LPEI, Ini Nama-namanya
Selama masa jabatannya, ia dikenal dengan program Keluarga Malaysia yang bertujuan mempersatukan masyarakat Malaysia. Namun, program ini kini menjadi sorotan akibat dugaan penyimpangan dana.
Kasus ini menimbulkan gelombang reaksi dari publik dan kalangan politik Malaysia. Banyak yang mempertanyakan integritas mantan pemimpin negara tersebut, sementara sebagian lainnya menunggu proses hukum yang adil sebelum mengambil kesimpulan.
Kasus ini juga berpotensi mempengaruhi citra partai politik yang menaungi Ismail Sabri, terutama menjelang pemilihan umum mendatang.
Berita Terkait
-
Fakta-fakta Korupsi ASDP yang Rugikan Negara Rp893 Miliar
-
Kejagung Periksa 3 Petinggi Pertamina Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Minyak
-
Hotman Paris Sindir Ahok Saat Terima Gaji Besar Sebagai Komut Pertamina: Sibuk Main Golf, Kawin Lagi
-
KPK: Kerugian Negara Akibat Korupsi Kredit LPEI Nyaris Rp 1 Triliun
-
KPK Tetapkan 5 Tersangka dalam Kasus Korupsi Kredit LPEI, Ini Nama-namanya
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Penjelasan Dugaan Manipulasi Eskpor CPO Grup Salim, Mengapa Maybank Ikut Diperiksa?
-
ILC Adopsi Standar Internasional, Menaker Dorong Keseimbangan Pelindungan dan Inovasi
-
Bank Dunia Singgung 20 Persen Orang Kaya RI, Sebut Tak Tahu Diri
-
Investor Wajib Tahu, Indikator Utama Bisnis FnB Layak Difranchisekan
-
Penjualan Properti Anjlok, Pengembang Andalkan Kawasan Hunian-Komersial Terintegrasi
-
Bank Jakarta Permudah Layanan Warga Bayar Pajak Kendaraan
-
BTN Jakarta International Marathon 2026 Sukses Digelar, 20.500 Pelari Ramaikan Hari Pertama
-
Program JKN Bantu Dede Jalani Operasi Kista Ganglion
-
CBDK Cetak Laba Melonjak 317 Persen
-
Mengapa Pertalite Mau Dihapus?