Suara.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menggagas Partai Super Terbuka atau Tbk. Partai tersebut nantinya memiliki anggota yang terbuka hingga pemilihan ketua umumnya juga terbuka.
Menanggapi hal itu, Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai secara ide hal tersebut memang bagus. Namun ia melempar pertanyaan kritis terkait peran alat perekat partai tersebut.
"Secara ide bagus tentunya. Partai terbuka seperti ini akan lebih demokratis dan tidak didominasi oleh elit tertentu. Namun, dalam praktiknya, sebuah organisasi politik seperti parpol membutuhkan alat perekat. Pertanyaan kritisnya adalah apa yang kemudian berperan sebagai alat perekat dalam gagasan parpol menurut Jokowi?," kata Kristian kepada Suara.com, Kamis (6/3/2025).
Menurutnya, apakah alat perekatnya tokoh, ideologi partai atau faktor lainnya. Sebab, dari gagasan Jokowi tersebut belum terlihat apa yang menjadi alat perekat partainya.
"Alat perekat dari segi ketokohan saja bisa bermacam-macam variasinya, misalnya karena popularitas tokoh yang menjadi perekat atau bisa jadi karena sokongan keuangan yang besar dari tokoh parpol tersebut," katanya.
Lebih lanjut, Kristian mengatakan kalau menginginkan parpol yang ideal maka parpol tersebut harus merupakan partai kader yang loyalitasnya merekat pada ideologi partai.
"Sehingga ketokohan dalam partai hanya menjadi faktor pendulang suara saja, bukan menjadi faktor penentu. Model partai kader inilah yang akan memecah konsentrasi elitisme pada lingkaran ketokohan tertentu yang kemudian menjadikan partai tsb menjadi partai terbuka berbasis ideologi yang berbeda dan kompetitif," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bakal menerapkan atau mengubah menjadi PSI Perorangan.
Dengan menambah kata perorangan, maka PSI menjadi partai yang terbuka tidak dimiliki segelintir orang atau keluarga.
Baca Juga: Ramadan Hemat! Beli Paket Data XL di BRImo Dapat Bonus Pulsa
Banyak yang menganggap rencana itu mengikuti konsep yang disampaikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tentang partai perorangan.
Jokowi pun mengomentari perubahan PSI menjadi PSI Perorangan. Jokowi mengatakan memang ada ide gagasan untuk membuat partai super Tbk
"Jadi itu memang ada ide gagasan untuk membuat partai super Tbk. Yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan, tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini," kata Jokowi saat ditemui dikediaman pribadinya, Rabu (5/3/2025) sore.
Jokowi mengatakan konsep tersebut ternyata sudah diambil dan diakomodir oleh PSI. Namun konsepnya hampir mirip dengan ide dan gagasannya hanya ada modifikasi.
"Ternyata tahu-tahu sudah diakomodir PSI. Kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI," jelas dia.
Dia menambahkan, konsep seperti itu merupakan partai yang terbuka, yang super terbuka. Dalam pemilihan ketua umumnya pun dilakukan secara terbuka.
Berita Terkait
-
Ada Warga Eks Kampung Bayam Protes Setelah Kunci KSB Diserahkan, Pramono: Dulu Mereka Tak Mau Ketemu Saya
-
Deretan Orang yang Berhasil Penjarakan Nikita Mirzani, Ada Cucu Tangan Kanan Presiden Soeharto
-
Umrah di Bulan Ramadan seperti Keluarga Iis Dahlia, Ini Keutamaannya!
-
Nikita Mirzani Ditahan, Dokter Oky Pratama Diduga Kebingungan Cari Bekingan: Gak Bisa Tidur Nyenyak
-
Profil Noah Leo Duvert, Kiper Muda Bali United yang Dipanggil Nova Arianto ke Timnas Indonesia U-17
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO