Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) M Guntur Romli menduga gagasan Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi untuk membentuk Partai Super Terbuka atau Tbk adalah untuk melindungi anaknya yakni Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pasalnya, kata Guntur, PSI kekinian kekuasannya dipegang oleh Dewan Pembina partai bukan wewenang Ketua Umum. Hal itu sebagaimana tertuang dalam AD/ART partai PSI.
"Usulan Jokowi soal "Super Tbk" adalah upaya untuk melindungi dan mendukung anaknya Kaesang Pangarep yang menjabat Ketua Umum PSI tapi masih dalam bayang-bayang dan kendali Dewan Pembina PSI," kata Guntur kepada Suara.com, Jumat (7/3/2025).
Ia mengatakan, dalam AD/ART PSI Pasal 14 tentang Struktur Partai Ayat (1) disebutkan "Dewan Pembina sebagai Pemegang Otoritas Tertinggi Partai".
"Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya: Raja Juli Antoni (yang sekaligus menjabat sekretaris jenderal DPP dan menteri kehutanan). Artinya dua orang inilah (Jeffrie & Raja Juli) pemegang kekuasaan mutlak di PSI," katanya.
"Dan Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI. Bukan Kaesang Pangarep, anak Jokowi, meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI," sambungnya.
Selain itu, kata dia, dalam Pasal 16 tentang Dewan Pembina disebutkan Dewan Pembina memiliki kewenangan yang absolut dan tak terbatas.
"Ayat (6): Dewan Pembina memiliki wewenang untuk memutuskan, menyetujui, membatalkan seluruh kebijakan Partai di semua jenjang struktur Partai," ujarnya.
"Karena itu jabatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum di PSI tidak punya arti apa-apa karena di bawah bayang-bayang dan di bawah kendali Dewan Pembina PSI. Sewaktu-waktu jabatan ketua umum PSI bisa diganti oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Pasal 13 "Wewenang Dewan Pembina" Ayat (3) "Mengesahkan dan Memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat."," sambungnya.
Baca Juga: Berlangsung Tertutup, Budi Arie Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dengan Hashim Djojohadikusumo
Lebih lanjut, eks kader PSI ini juga menyebut PSI sekarang adalah perseroan terbatas (PT) yang dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina.
"Ibaratnya PSI sekarang adalah perseroan terbatas (PT) yang dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, kalau mau menjadi Super Tbk siapa investor yang akan memiliki saham mayoritas di PSI nanti? Apakah Jokowi dan Kaesang? Inilah cara pandang perusahaan yang dipakai untuk melihat partai," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bakal menerapkan atau mengubah menjadi PSI Perorangan.
Dengan menambah kata perorangan, maka PSI menjadi partai yang terbuka tidak dimiliki segelintir orang atau keluarga.
Banyak yang menganggap rencana itu mengikuti konsep yang disampaikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tentang partai perorangan.
Jokowi pun mengomentari perubahan PSI menjadi PSI Perorangan. Jokowi mengatakan memang ada ide gagasan untuk membuat partai super Tbk
Berita Terkait
-
Dua Jam Bertemu di Rumah Banjarsari, Apa yang Diobrolin Jokowi dengan Hashim Djojohadikusumo?
-
Guntur Romli Curiga, Jokowi Gagas Partai Super Tbk Justru Untuk Kritik PSI
-
Mati Kutu di Tangan Jokowi? Refly Harun Ungkap Prabowo Tak Berkutik Tanpa Restu
-
Partai Elite Era Lampau? PSI Perorangan Klaim Milik Anggota, Bukan Keluarga Jokowi!
-
Berlangsung Tertutup, Budi Arie Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dengan Hashim Djojohadikusumo
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
-
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM