Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar Kongres pada akhir Mei 2025. Dalam kongres tersebut salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum PSI.
Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, mengatakan pada kongres tahun ini akan menjadi awal trasnformasi politik PSI. Transformasi politik yang akan dilakukan partai berlambang tangan dan bunga mawar ini memakai konsep Partai Super Tbk yang kerap disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
"Akhir Mei kita akan gelar kongres. Kongres kali ini akan menjadi momentum PSI bertransformasi partai super terbuka," ujar Andy saat berbincang dengan Suara.com, Jumat (7/3/2025).
Menjadikan partai super terbuka kata dia, menandakan PSI bukan partai keluarga atau hanya dimiliki oleh elite.
"Tapi (partai) milik seuruh anggota," katanya.
Andy menjelaskan sebelum agenda pemilihan Ketum dalam kongres, pihaknya akan menyiapakan satu sistem, di mana calon ketua umum akan dipilih oleh seluruh anggota PSI secara langsng dan terbuka.
"Ini partai dimana para anggotanya punya kesempatan memilih. Kita siapkan e-vote," jelasnya.
"Kita akan mengambil keputusan untuk mengubah sisetm pemilihan ketua umum menjadi pemilihan one man one vote," lanjutnya.
PSI kata dia, ingin membuka diri pada anggotanya. Andy kemudian mencontohkan di sejumlah negara yang telah menerapkan sistem pemilihan ketum partai secara langsung, di antaranya seperti Podemos di Spanyol, Five Star Movement di Italia, dan Partai Buruh di Inggris.
"Kita siapkan meknisme, ada dukungan minimal DPW tingkat provisi," katanya.
Andy tak banyak bicara saat ditanya peluang Kaesang Pangarep terpilih kembali sebagai ketua umum dalam kongres Mei 2025 nanti. Dia menegaskan PSI membuka ruang bagi kadernya untuk mendaftarkan diri sebagai ketum.
"Ada tren partai yang didirikan anak muda menciptakan satu sistem kepartaian dimana anggotanya bisa terlibat untuk memilih ketua umumnya," katanya.
Diketahui, PSI sejauh ini tiga kali mengganti ketum. Pertama Grace Natalie, kemudian Giring Ganesha, dan saat ini Kaesang Pangarep.
Berita Terkait
-
PSI Sebut Kepala Daerah Pelayan Rakyat Bukan Pelayan Partai, Sindir PDIP yang Larang Kadernya Ikut Retreat?
-
PSI Setia Dukung Prabowo Lagi di Pilpres 2029, Kalau PKS Masih Insyaallah
-
E-Voting Jadi Jawaban untuk Pemilu yang Efisien dan Jurdil? Begini Kata Pakar
-
Jokowi Masuk Daftar Nama Tokoh Paling Korup di Dunia Versi OCCRP, PSI: Itu Suara Barisan Sakit Hati
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim