Buntut Abraham Samad ke KPK, PSI Tak Terima Tuduhan Korupsi Keluarga Jokowi: Hentikan Narasi Tendensius!

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkomentar setelah Abraham Samad dkk menyambangi KPK minta kasus dugaan korupsi di keluarga Jokowi diusut.

PSI meminta meminta semua pihak tidak menyebar tuduhan tendensius dan tanpa dasar.

"Pada dasarnya masyarakat dari berbagai lapisan berhak mencari informasi terkait penanganan suatu perkara ke penegak hukum. Namun kami juga berharap upaya mencari informasi ini tidak disisipi narasi-narasi tendensius yang menciptakan asumsi-asumsi keliru di masyarakat,” kata Direktur LBH PSI Nasrullah, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2024).

Meski demikian, Nasrullah meminta jangan pula mengambil kewenangan KPK menjawab perihal hambatan yang mereka temui atau membandingkan KPK di bawah kepemimpinan si A begini si B begini.

“Kita juga perlu menjaga marwah KPK sebagai penegak hukum yang berintegritas yang harus terus sama-sama kita kawal,” katanya.

Selain itu dia berharap semua pihak tidak mengisi ruang publik dengan narasi-narasi yang tendensius ataupun fitnah tanpa dasar.

“Pertarungan Pemilu sudah selesai, saatnya kita berkerja sama untuk Indonesia Maju,” pungkasnya.

Satroni KPK

Sebelumnya sejumlah tokoh antikorupsi yang terdiri dari mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti Abraham Samad dan Saut Situmorang beserta elemen masyarakat lainnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK.

Baca Juga: Abraham Samad Cs ke KPK, Desak Pimpinan Antirasuah Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi

Mereka mengaku mendatangi pimpinan KPK yang dipimpin Nawawi Pomolango untuk membahas sejumlah kasus yang pernah mereka adukan ke lembaga antirasuah.

Abraham Samad menjelaskan, bahwa kasus yang mereka tanyakan kepada Pimpinan KPK ialah perkara yang melibatkan keluarga Presiden Ke-7 Joko Widodo.

“Kemudian kasus-kasus yang dilaporkan, yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga, diduga melibatkan keluarga ‘Mulyono’. Jadi kita diskusikan di dalam,” kata Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).