Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan akan ada retret gelombang kedua untuk kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Namun, Bima Arya menyatakan bahwa retret gelombang kedua akan digelar dalam skala yang lebih kecil dari penyelenggaraan sebelumnya.
"Sudah dipastikan akan ada gelombang retret berikutnya," kata Bima di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Ia kemudian mengungkap bahwa kemungkinan retret gelombang kedua akan dilakukan usai Hari Raya Idulfitri tahun ini.
Hanya saja, Bima Arya mengaku belum mengetahui secara pasti tanggal penyelenggaraannya.
"Ya nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran," ujarnya.
Selain waktu yang masih belum dipastikan, Bima juga mengungkapkan pemilihan lokasi retret masih dipertimbangkan.
Retret gelombang dua ini akan digelar dengan skalanya lebih kecil, sebab hanya 15 kepala daerah saja yang akan dilantik usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Lokasinya nanti kita masih pertimbangkan, bisa di Magelang atau bisa di tempat lain, di IPDN misalnya tapi tentu dengan skala yang lebih kecil," katanya.
Baca Juga: Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: BPKP Sudah Diminta Untuk Review
Untuk diketahui pada retret kepala daerah gelombang pertama digelar di Akademi Militer, Magelang Jawa Tengah yang berlangsung selama 7 hari, dimulai pada 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.
Dalam retret gelombang pertama diikuti 481 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 di Istana Negara ditambah dengan sejumlah pemimpin daerah lain berasal dari Aceh.
Para kepala daerah di Aceh, sebelumnya sudah terlebih dulu dilantik. Sehingga total, ada 505 kepala daerah yang mengikuti retret tersebut.
Dalam retret gelombang pertama, biayanya mencapai Rp13,2 miliar. Anggaran tersebut ditanggung penuh dari alokasi APBN.
Pelantikan Kepala Daerah
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa pelantikan kepala daerah gelombang kedua tidak akan digelar serentak di Istana Negara.
Berita Terkait
-
Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: BPKP Sudah Diminta Untuk Review
-
Koar-koar Efisiensi, Mendagri Tito Sebut Dana Retret Rp13 M Bentuk Investasi: Kalau Gak Efisien Kasihan Rakyat
-
Retret Magelang Dilaporkan ke KPK, Mendagri Tito soal PT Lembah Tidar: Kami Tak Peduli Siapa Pemiliknya, Terpenting...
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Bareskrim Limpahkan Laporan Kasus Air Keras Andrie Yunus ke Polda Metro Jaya
-
Jangan Salahkan Dirimu! Ini Langkah yang Harus Dilakukan Penyintas Kekerasan Seksual
-
Geger Kekerasan Seksual di Pati, Cak Imin Minta Para Kiai Kumpul Deteksi Ponpes 'Nakal'
-
Dedi Congor Kabur dari Wartawan Usai Diperiksa Kasus Bea Cukai, KPK: Ada Dugaan Terima Uang
-
Cak Imin Sebut Kasus Pencabulan di Pati Alarm Darurat Pesantren: Itu Kiai Palsu, Cuma Manipulasi!
-
Banjir Bone Telan Dua Korban Jiwa, Bocah 5 Tahun Tenggelam Saat Evakuasi
-
Wamendagri Wiyagus Ajak Pemda di Asia Pasifik Perkuat Sinergi Pariwisata Berkelanjutan
-
Pura-pura Mogok! Sabu 16 Kg dalam Ban Mobil Towing Terbongkar, Polda Metro Bekuk 2 Kurir di Depok
-
Filipina Mulai Ketar-ketir Efek Domino Konflik Geopolitik, Termasuk Perang AS - Iran
-
Putus Hubungan dengan WHO, Amerika Serikat Berisiko Kehilangan Jejak Penyebaran Hantavirus