Suara.com - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa negaranya siap mempertimbangkan usulan Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata dalam konflik berkepanjangan di Ukraina.
Namun, ia menekankan bahwa penghentian pertempuran harus mengatasi akar permasalahan yang menjadi sumber konflik sejak awal.
Dalam konferensi pers bersama Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di Moskow pada Kamis (13/3), Putin menegaskan bahwa gencatan senjata apa pun harus dapat mengarah pada perdamaian jangka panjang.
“Kami setuju dengan usulan untuk menghentikan permusuhan, tetapi kami melihat fakta bahwa gencatan senjata ini harus dapat mengarah pada perdamaian jangka panjang dan menghilangkan penyebab awal krisis ini,” ujarnya, dilansir dari Antara, 14 Maret 2025.
Ukraina Setuju Gencatan Senjata 30 Hari
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan kesiapan negaranya untuk menyetujui gencatan senjata selama 30 hari.
Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan di Jeddah, Arab Saudi, yang melibatkan delegasi Ukraina serta pejabat tinggi AS, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz.
Meskipun tidak ada jaminan keamanan yang diumumkan dalam pertemuan tersebut, Zelenskyy mengungkapkan bahwa topik tersebut telah dibahas.
Di sisi lain, Kremlin melalui juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov, mengonfirmasi bahwa delegasi Amerika Serikat akan melakukan pembicaraan langsung dengan perwakilan Rusia di Moskow.
Baca Juga: Tarif Baja Trump Picu Ketegangan Baru dalam Perang Dagang AS-Uni Eropa
Kontak antara kedua belah pihak sudah terjalin sebelumnya, termasuk komunikasi antara Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dan Penasihat Kepresidenan Rusia Yury Ushakov.
“Proses penerimaan informasi dari AS sedang berjalan, dan Rusia akan menentukan sikap setelah pembicaraan bilateral dengan delegasi AS,” kata Peskov.
Ia juga menekankan bahwa Rusia tidak akan berkompromi dalam hal wilayah yang telah dianeksasi, seperti Krimea, Sevastopol, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk, yang menurutnya telah diabadikan dalam Konstitusi Federasi Rusia.
Tuntutan Rusia dan Tanggapan AS
Peskov membantah rumor bahwa Rusia telah memberikan daftar tuntutan kepada Washington terkait kesepakatan Ukraina.
Ia menyebut bahwa banyak informasi di media yang tidak akurat. “Banyak informasi di media yang tak sesuai kenyataan, hanya sebagian kecil saja yang benar,” katanya.
Berita Terkait
-
Tarif Baja Trump Picu Ketegangan Baru dalam Perang Dagang AS-Uni Eropa
-
Bantuan Militer Sempat Terhenti Gara-gara Trump-Zelenskyy Bersitegang, Senjata AS Akhirnya Mengalir ke Ukraina
-
Trump Kembali Kirim Senjata ke Ukraina Setelah Gencatan Senjata! Apa yang Berubah?
-
Bencana Kemanusiaan Mengintai: Pemotongan Dana Bantuan USAID Ancam Nyawa Jutaan Orang
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil
-
Ketua DPD RI Soal Bencana Sumatera Masih Tutup Keran Bantuan Asing: Bangsa Kita Masih Mampu
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan
-
Geger PBNU: Klaim Restu Ma'ruf Amin Dibantah Keras Keluarga, Siapa yang Sah?