Di Balik Program MBG: 40 Juta Piring Makan Bergizi Gratis Diimpor dari China?

Suara.com - Program andalan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG), yang bergulir dalam beberapa bulan terakhir, disinyalir memberikan keuntungan besar bagi industri manufaktur China.

Pasalnya, sejumlah 40 juta piring stainless steel yang digunakan merupakan produksi negeri tirai bambu, dan akan membanjiri Indonesia pada tahun ini.

Berdasarkan reportase yang diterbitkan Indonesia Business Post pada Selasa, 18 Maret 2025, peralatan makan plat baja antikarat tersebut diproduksi di wilayah Chao Shan, Provinsi Guandong.

Seorang pengusaha Indonesia membeberkan, akibat pesanan tersebut, produsen lokal kesulitan bersaing. Sebabnya, harga produk buatan China jauh lebih murah.

"Mereka mampu mengekspor dengan harga yang tidak dapat kami saingi. Alhasil, sebagian besar pengadaan untuk program makan siang ini dipasok oleh suplier China," kata pengusaha yang diminta dirahasiakan identitasnya tersebut.

Persoalan tersebut menjadi pelik, lantaran hingga kekinian ketergantungan Indonesia terhadap barang impor cukup tinggi dan bakal berdampak panjang pada manufaktur Indonesia.

"Jika kita terus bergantung pada barang impor, industri dalam negeri akan kesulitan berkembang, dan kita bisa menjadi terlalu bergantung pada produsen asing," ujarnya.

Via jalur ilegal

Ironisnya, ia mengungkapkan bahwa kemungkinan banyak dari impor barang tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal untuk menghindari bea masuk, cukai, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Baca Juga: Siswa Puasa Tetap Dapat MBG untuk Berbuka, Kepala BGN Jamin Menu Tak akan Basi

Berdasarkan perhitungannya, ada sekira bea masuk 10 persen dan PPN 11 persen yang tidak dibayarkan yang menyebabkan pemerintah Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan signifikan.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa transaksi pelat impor tersebut sering dilakukan secara tunai tanpa faktur, sehingga membuat penegakan pajak semakin sulit.

Lantaran itu, pengusaha tersebut meminta pemangku kebijakan mempertimbangkan strategi yang mendukung produsen lokal, seperti insentif pajak atau persyaratan kandungan lokal.

"Kita membutuhkan kebijakan yang memberdayakan industri kita sendiri, bukan memberikan peluang bisnis kepada produsen asing," ujarnya.

Anggaran Jumbo MBG

Program MBG sendiri hingga saat ini masih menjadi polemik lantaran anggaran jumbo yang dikeluarkan pemerintah.