Usut soal Buronan Paulus Tannos, KPK Korek Lagi Keterangan Eks Napi Kasus e-KTP Andi Narogong

Paulus Tannos saat ini telah diamankan oleh otoritas Singapura dan sedang dalam proses ekstradisi.

Pada Senin (17/3/2025), KPK memanggil eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Sugiharto yang pernah menjadi terpidana dalam kasus korupsi E-KTP.

Kemudian, KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong yang juga merupakan mantan terpidana sebagai saksi.

Hukuman Andi Narogong

Dalam sidang vonis, Andi Narogong dijatuhi hukuman delapan tahun penjara lantaran dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Vonis kepada Andi Narogong dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Jhon Halasan Butar-Butar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017).

Andi juga didenda membayar uang Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara. Dia dianggap bersalah dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp1 miliar," beber hakim

Hakim juga meminta Andi mengembalikan uang negara sebesar 2,5 juta dollar AS dan Rp1,186 miliar. Jika tidak membayar uang pengganti, harta bendanya akan disita oleh jaksa dan selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kalau tidak nilai harta benda tidak mencukupi, Andi akan dipenjara selama dua tahun.

Vonis yang dijatuhkan hakim sama dengan yang dituntut jaksa KPK.

Baca Juga: Tolak RUU TNI, ICW Bongkar Sederet Kasus Korupsi Tentara: Maling Duit Negara Rp24,7 Triliun!

Vonis Diperberat oleh MA

Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis Andi Narogong menjadi 13 tahun kurunagn penjara.

Selain itu, Andi wajib membayar uang pengganti sebesar USD 2,15 juta dan Rp 1,186 miliar subsider tiga tahun penjara.

Hukuman tersebut lebih berat dua tahun dari putusan sebelumnya di Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan 11 tahun penjara kepada Andi Narogong.