Kelaparan Resmi Melanda Gaza: Pasar Kosong, Toko Roti Tutup, Air Langka

Suara.com - Jalur Gaza secara resmi memasuki fase pertama kelaparan di tengah pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut, kata otoritas setempat.

"Gaza secara resmi memasuki tahap pertama kelaparan dengan hampir dua juta orang benar-benar kehilangan ketahanan pangan," kata Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Thawabteh, dalam pernyataan pada Rabu (19/3).

"Warga Palestina sedang menghadapi bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat penutupan perbatasan oleh Israel dan penghalangan masuknya bantuan kemanusiaan," tambahnya.

Thawabteh mengatakan semua pasar di Gaza telah kehabisan pasokan makanan pokok yang menyebabkan membuat warga Palestina kehilangan kebutuhan hidup yang paling mendasar.

"Puluhan toko roti telah berhenti beroperasi karena larangan impor bahan bakar yang menyebabkan penurunan besar dalam jumlah roti yang tersedia bagi warga Palestina di Gaza," tambahnya.

Pada Jumat, Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengangkut pasokan makanan ke Gaza sejak 2 Maret karena Israel menutup semua titik perbatasan untuk pasokan kemanusiaan dan komersial.

Thawabteh mengatakan puluhan sumur air juga telah berhenti berfungsi, sehingga memperburuk krisis air di wilayah tersebut.

"Kehidupan di Gaza terancam hancur total dalam beberapa hari ke depan jika agresi Israel tidak dihentikan dan perbatasan tidak segera dibuka," ia memperingatkan.

Setidaknya 436 orang tewas dan lebih dari 670 lainnya terluka dalam serangan udara baru Israel di Gaza sejak Selasa, melanggar perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada Januari.

Baca Juga: Eropa Mengecam! Israel Diminta Hentikan Operasi Militer di Gaza, Buka Akses Bantuan Kemanusiaan

Hampir 50.000 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 112.000 lainnya terluka dalam serangan militer brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023.

Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di wilayah kantong tersebut.

Apa yang terjadi di Gaza memicu gelombang protes dan kecaman dari sejumlah pemimpin dunia.

Dalam pidatonya di Parlemen Italia menjelang pertemuan Dewan Eropa di Brussel, Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menyampaikan keprihatinan yang mendalam tentang kebangkitan pertempuran di Gaza. Ia mendesak untuk segera melaksanakan gencatan senjata dan meminta semua pihak untuk memprioritaskan perdamaian serta bantuan kemanusiaan.

"Kami mengamati dengan cermat pertempuran yang berkepanjangan di Gaza," kata Meloni. "Situasi ini membahayakan tujuan perdamaian yang kita ciptakan bersama, termasuk pembebasan semua sandera, penghentian konflik secara permanen, dan kembalinya bantuan kemanusiaan ke Gaza."

Slovenia juga meminta Israel untuk segera menghentikan semua operasi militer. "Semua pihak harus kembali untuk bernegosiasi menuju perdamaian yang abadi dan solusi dua negara," ungkap Kementerian Luar Negeri Slovenia melalui unggahan di media sosial X. Mereka juga mendesak Israel untuk "segera menghentikan semua operasi militer dan mengembalikan semua sandera," serta meminta pemulihan penuh akses kemanusiaan.

Di New Delhi, setelah pidatonya di konferensi multilateral Raisina Dialogue, Menteri Luar Negeri Slovakia, Juraj Blanar, mengungkapkan keprihatinan terhadap perkembangan terkini di Gaza. Ia menyebutkan bahwa gencatan senjata sebelumnya terbukti rapuh dan menekankan perlunya untuk mematuhi hukum internasional sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Serangan yang terjadi ini menandai berakhirnya gencatan senjata yang sudah diterapkan selama hampir dua bulan, di tengah upaya negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang dapat mencakup pembebasan sandera dan penghentian konflik.