Lagi Buka Puasa dan Dengar Azan, Pendemo Tolak UU TNI di DPR Ditembaki Polisi Pakai Water Cannon

Suara.com - Aksi tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR masih berlanjut. Ketika waktu berbuka puasa tiba, dari atas mobil komando salah satu peserta aksi mengumandangkan azan.

Pantauan Suara.com di lokasi, Kamis (20/5/2025) pukul 18.10 WIB, massa di lokasi rehat sejenak untuk berbuka puasa. Di sisi lain, dari dalam area Kompleks Parlemen aparat terus menembakkan water cannon ke arah massa.

Namun, seorang peserta aksi terus melantunkan azan dari atas mobil komando. Terdengar suara protes dari massa aksi.

"Ini lagi buka puasa, kenapa disiram terus?" ucap seorang peserta aksi.

"Tahan, tahan, jangan terprovokasi. Kita sedang berbuka puasa," kata orator dari mobil komando.

Per pukul 18.25 WIB, massa terpantau masih bertahan di lokasi. Belum ada tanda-tanda membubarkan diri.

Sebelumnya, masyarakat sipil dan mahasiswa yang menggelar aksi tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta, berhasil merobohkan pagar Kompleks Parlemen.

Terpantau massa kompak menarik pagar Gegung DPR menggunakan beberapa tali tambang. Usai pagar roboh, massa mulai memasuki Kompleks Parlemen.

Massa langsung diadang sejumlah petugas polisi yang memakai tameng. Selain itu, polisi juga menembaki massa menggunakan mobil water cannon.

Baca Juga: Dar, Der, Dor...! Tembaki Aparat Pakai Petasan, Massa Tolak UU TNI Jebol Pagar DPR RI

Semprotan deras air membuat massa kocar-kacir. Terlihat sejumlah terjatuh dari pagar dan berlarian. Polisi dan massa aksi sempat terjadi kontak fisik.

Massa di depan gedung DPR juga masih berupaya merobohkan beton-beton pembatas.

Reaksi DPR-Pemerintah soal Protes Publik

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi secara santai terhadap adanya penolakan tersebut. 

"Saya tadi menyampaikan di dalam sidang paripurna, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman (massa pendemo) yang ikut menolak," kata Sjafrie usai RUU TNI disahkan jadi UU di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

Namun, ia mengatakan, semua masyarakat yang menolak tetap keluarga bangsa Indonesia.