Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menyebutkan kalau Sekolah Rakyat akan membutuhkan kurang lebih 700 tenaga pengajar yang sudah bersertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kebutuhan itu untuk sekitar 40-an Sekolah Rakyat di berbagai daerah yang dipastikan bangunannya telah siap.
Mensos Gus Ipul juga menyampaikan kalau jumlah tersebut sudah menyesuaikan dengan kapasitas murid yang dapat diterima di masing-masing Sekolah Rakyat.
“Kemarin sudah dihitung sementara. Jadi dari 2.000 murid lebih itu kami butuh guru dan pamongnya itu kira-kira 700-an,” kata Gus Ipul usai meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi milik Kemensos di Jakarta Selatan pada Kamis (20/3/2025).
Tim Formatur Sekolah Rakyat telah meminta Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen untuk menyeleksi sekitar 60 ribu guru PPG Prajabatan berdasarkan kedekatan lokasi domisili masing-masing dengan Sekolah Rakyat.
Mensos Gus Ipul menjelaskan, menempatan guru itu harus berdasarkan domisili dan lokasi Sekolah Rakyat.
“Misalnya Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan ya kami prioritaskan guru yang tinggal atau berada di sekitar Jakarta Selatan. Kalau enggak ada, baru ke Jakarta Barat atau Jakarta Timur, tentunya dicari yang paling dekat,” ujarnya.
Proses seleksi guru itu dijadwalkan akan mulai pada April 2025, berbarengan dengan seleksi murid dari keluarga miskin ekstrem. Proses perekrutan dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014 sekaligus Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh.
Sebelumnya, Nuh juga menyampaikan kalau setiap guru di Sekokah Rakyat diharusnya punya kemampuan empati sosial karena nantinya murid yang diajarkan berasal dari kelompok menengah bawah bahkan miskin ekstrem.
"Akan kami tes, kami ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus, tapi paling tidak, karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus, sehingga para gurunya itu pun juga harus punya empati sosial," kata Nuh saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Baca Juga: Kantor Febri Diansyah Digeledah KPK, Visi Law Office Diduga Terima Bayaran Pakai Hasil TPPU SYL
Para guru juga harus menjadi tenaga pendidik yang transformatif. Artinya, mampu memotivasi dan menghantarkan para murid bisa punya kepercayaan diri yang baik.
"Karena mereka ini punya latar belakang yang sangat khusus. Oleh itu kita ingin merumuskan, yang akan mengajar guru-guru yang transformatif. Bisa memindahkan anak-anak dari posisi X nol ini menjadi X100," imbuh Nuh.
Setelah lolos seleksi pada bulan April, para guru nantinya akan dapat pelatihan terlebih dahulu mulai Mei 2025. Kemudian mulai mengajar pada tahun ajaran 2025/2026 bulan Juli.
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), saat ini ada sekitar 60 ribuan guru lulusan PPG yang bisa diberdayakan untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Penempatan kerja para itu guru nantinya akan disesuaikan dengan lokasi Sekolah Rakyat dengan domisilinya.
Pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk merekrut sendiri guru Sekolah Rakyat. Akan tetapi, Nuh menekankan, kalau kompetensinya harus sesuai dengan yang ditentukan tim formatur.
Kurikulum Sekolah Rakyat
Berita Terkait
-
Lagi Buka Puasa dan Dengar Azan, Pendemo Tolak UU TNI di DPR Ditembaki Polisi Pakai Water Cannon
-
Militer Dilarang Berbisnis, Panglima TNI: Masih Ada Prajurit Ngojek dan Jualan Es, Disebut Bisnis?
-
Dar, Der, Dor...! Tembaki Aparat Pakai Petasan, Massa Tolak UU TNI Jebol Pagar DPR RI
-
Imbas Sahkan UU TNI, Legitimasi Prabowo Bisa Anjlok jika Acuhkan Kritik Publik: Demokrasi Mandek!
-
Disahkan jadi UU, Puan: TNI Aktif Tetap Dilarang Berbisnis, Tak Boleh Masuk Parpol!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
Terkini
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional