Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Puan Maharani mengingatkan pada pemerintah dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Menurutnya, jangan sampai tunggu viral di media sosial baru bergerak.
Hal itu disampaikan Puan dalam pidatonya dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).
"Kehidupan berdemokrasi kita pada saat ini telah menempatkan rakyat sebagai subjek dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara, Oleh karena negara dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri mendengarkan aspirasi rakyat dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat," kata Puan.
Menurutnya negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat dan mensejahterakan rakyat.
"Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya menunggu satu hari saja akan terasa sangat lama, tetapi bagi kita DPR RI dan pemerintah terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun," katanya.
Untuk itu, Puan meminta komitmen DPR untuk bisa merespon cepat persoalan rakyat. Menurutnya, jangan hanya menunggu viral baru bergerak.
"Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara," katanya.
"Bertindak cepat tidak berarti kita mengabaikan tata kelola yang baik, kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas, niat baik saja tidak cukup dlm membuat kebijakan publik diperlukan transparansi, akuntabilitas dan sesuai dengan kewenangannya. Kita harus membangun budaya kerja membiasakan yang bener dan bukannya malah membenarkan yang bias," Puan menambahkan.
Dihadiri 248 Dewan
Baca Juga: Ampuh seperti Botox? Membedah Morning Routine Ashton Hall: Oleskan Kulit Pisang ke Wajah
DPR RI menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Namun rapat ini hanya dihadiri oleh 248 anggota dewan saja.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat paripurna.
Menurut Puan ada 248 anggota yang hadir fisik, sementara 45 orang dinyatakan izin.
"Menurut catatan dari Sekretariat DPR RI, daftar hadir pada pembukaan rapat paripurna hari ini, telah ditanda tangani oleh 293 orang anggota, hadir 248, izin 45 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian kuorum telah tercapai," kata Puan.
Sementara itu, rapat dinyatakan tetap kuorum dan dinyatakan tetap akan berlangsung. Salah satu agendanya adala mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami pimpinan DPR RI membuka paripurna DPR RI yang ke-16 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujarnya.
Berita Terkait
-
Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Cuma Dihadiri 248 Anggota DPR RI, Banyak 'Kursi Kosong'
-
DPR Terima Supres Prabowo soal Penunjukan Wakil Pemerintah Bahas Revisi KUHAP, Puan Bilang Begini
-
Viral Surat Mengaku dari Polisi Minta 'Jatah Lebaran' ke Warga, Polri Langsung Selidiki
-
Puan Desak Pemerintah Lindungi Guru dan Nakes di Papua Pasca-Serangan KKB Maut
-
Soal Anak Presiden RI Kumpul Bareng, PAN: Hindari Kegaduhan, Bangun Bangsa
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui
-
500 Ribu Lulusan SMK Siap Go Global: Cak Imin Targetkan Tenaga Terampil Tembus Pasar Dunia