Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anak buahnya mengenai jumlah pendatang baru di Jakarta.
Rano memprediksi jumlah pendatang yang mencoba mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini mencapai 50 ribu orang.
Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyebut jumlah pendatang baru 2025 diprediksi hanya berkisar 10 ribu sampai 15 ribu orang. Rano menilai angka tersebut masih terlalu sedikit.
"Kalau 15 ribu itu kecil sekali. Sangat kecil. Mungkin bisa di atas, prediksi kita di atas 50 ribuan," ujar Rano di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (4/4/2025).
Di satu sisi, Rano tak mempermasalahkan dengan fenomena pendatang baru di Jakarta usai libur lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Namun, Rano berpesan masyarakat yang ingin mengadu nasib di Ibu Kota harus punya keterampilan.
"Memang saran kita harus punya ketampilan, harus punya skill. Karena kalau kosong-kosong aja nanti akan bersaing dengan masyarakat Jakarta," ucap Rano.
Rano memastikan untuk tahun ini Pemprov DKI tak akan menggelar operasi yustisi. Masyarakat dari luar daerah bisa bebas datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.
"Masyarakat yang mau datang ke Jakarta silahkan. Kita nggak akan ada operasi justisia. Karena Jakarta ini milik bersama," kata Rano.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Bang Doel ini menyebut pihaknya akan melakukan pendataan terhadap pendatang baru yang bekerja di Jakarta tapi tinggal di daerah penyangga. Sebab, banyak dari mereka yang memilih hunian di luar Jakarta karena biaya yang lebih murah.
Baca Juga: Contraflow Tol Japek Arah Jakarta Dihentikan, Lalu Lintas Jakarta-Cikampek Normal Lancar
"Masyarakat yang lain lebih banyak juga ada di sekitar wilayah. Misal Tangerang, Bekasi, Depok. Mungkin kerjanya di Jakarta, tapi hampir rata-rata mereka tinggalnya di, bahasanya agak di pinggir," jelasnya.
"Kenapa? Tentu kalau Jakarta kan sewaannya lebih mahal daripada di pinggir. Nah itu yang terjadi," lanjutnya menambahkan.
Meski melakukan pendataan, Bang Doel menyatakan pihaknya tidak akan melarang masyarakat luar Jakarta jadi pendatang baru.
"Karena itu tentu setiap kunjungan akan kita data. Data itu bukan untuk melarang. Supaya kita hitung berapa sih jumlahnya," pungkasnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku tak akan menggelar operasi yustisi untuk membatasi jumlah orang masuk ke Jakarta setelah mudik lebaran Idulfitri 1446 Hijriah. Ia mengaku akan mempersilakan siapapun untuk datang ke Jakarta.
Operasi yustisi sempat dijalankan pada era eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hanya warga yang memiliki KTP Jakarta atau bekerja di ibu kota yang boleh datang ke Jakarta.
Berita Terkait
-
Arus Balik Lebaran Mulai Ramai, Ruas Tol Jakarta-Cikampek II Kembali Dibuka Fungsional
-
Whoosh Dibanjiri Penumpang! 240 Ribu Orang Pilih Kereta Cepat Selama Libur Lebaran
-
Persija Jakarta Incar Posisi Empat Besar, Madura United akan Jadi Korban?
-
Rano Karno Kenang Momen Ini saat Gelar Open House
-
Jakarta Ditinggal Warganya Mudik, Bagaimana Kualitas Udara H+2 Lebaran?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT