Klaim Punya Dokumen, UGM Siap Beberkan Bukti Akademik Jokowi di Pengadilan

Suara.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan siap membuka seluruh dokumen akademik presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menempuh pendidikan di kampus itu jika diminta dalam proses hukum di pengadilan.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof. Wening Udasmoro saat konferensi pers di UGM, Yogyakarta, Selasa (15/4), menegaskan bahwa pihaknya memiliki seluruh dokumen pendukung yang menunjukkan Jokowi merupakan mahasiswa sah di kampus tersebut serta telah lulus secara resmi.

"Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridarma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan," ujar Wening sebagaimana dilansir Antara.

Hal itu disampaikan Wening menyusul kedatangan puluhan orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke Fakultas Kehutanan UGM, Selasa pagi, untuk meminta klarifikasi soal dugaan ijazah palsu Jokowi.

Pimpinan UGM telah menerima tiga orang perwakilan TPAU, yakni Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Hasiholan untuk beraudiensi terkait dengan hal itu.

Menurut Wening, UGM sebagai institusi pendidikan memiliki kewenangan akademik yang jelas dan berbasis pada dokumen resmi.

Wening menegaskan bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada 5 November 1985.

UGM, kata Wening, mempersilakan pihak-pihak yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi untuk menempuh jalur hukum.

Apabila perkara itu bergulir ke pengadilan, menurut dia, UGM siap hadir dan menunjukkan dokumen secara terbuka.

Baca Juga: Roy Suryo Uji Ijazah Jokowi Pakai Program ELA: Gambarnya Kotor, Banyak Bercak Kayak Kotoran Burung

"Kami mempersilakan, apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apa pun, UGM siap. Misalnya, sebagai saksi, kami siap. Kami dasarnya adalah dokumen yang ada," tegas Wening.

Dalam pertemuan dengan perwakilan TPUA, menurut dia, pihaknya telah menunjukkan langsung dokumen akademik milik Jokowi, termasuk skripsi asli yang tersimpan di perpustakaan fakultas, serta foto-foto saat wisuda.

Beberapa teman satu angkatan Jokowi pun turut hadir dan membawa skripsi mereka masing-masing sebagai pembanding.

"Yang hadir tadi ada 11 orang teman satu angkatan Pak Jokowi. Mereka datang atas inisiatif sendiri," kata dia.

Terkait dengan permintaan TPUA agar UGM menunjukkan semua dokumen secara terbuka, Wening menegaskan bahwa tidak semua orang berhak mengakses data pribadi mahasiswa atau alumni.

"Kalau ada keinginan agar data kami dibuka secara telanjang, kami harus tahu siapa yang berhak," tutur dia.

Ia lantas berkata, "Tidak semua orang bisa datang dan minta dokumen. Kalau nanti ada proses hukum, UGM siap hadir sebagai saksi dan menunjukkan semuanya."

Sekretaris UGM Andi Sandi menyatakan bahwa UGM hanya akan membuka data yang bersifat publik seperti skripsi yang memang tersedia di perpustakaan.

Adapun data pribadi seperti ijazah hanya dapat dibuka jika diminta secara resmi oleh pengadilan atau aparat penegak hukum.

"Kami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi setiap orang yang menjadi mahasiswa dan alumni kami. Jadi, ini tidak hanya spesifik orang tertentu, tidak. Akan tetapi, kami menjaga itu," kata Andi.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menuturkan bahwa Jokowi tercatat mengikuti seluruh tahapan akademik mulai dari registrasi, mengikuti perkuliahan, KKN, hingga menyelesaikan dan mempertahankan skripsinya di hadapan penguji.

Jika diperlukan dalam proses hukum, pihaknya siap membawa dan memaparkan dokumen-dokumen itu di pengadilan.

Menurut dia, UGM hanya menyimpan salinan ijazah dan dokumen akademik lainnya, sementara ijazah asli dipegang langsung oleh mantan Presiden RI Jokowi sebagai lulusan.

"Nanti kalau ada proses lanjutan, terutama di pengadilan, kami akan bawa (dokumen) ke pengadilan. Kami tidak bisa melayani satu per satu," ujar Sigit.

Usai beraudiensi, salah satu perwakilan TPUA, Tifauzia, mengaku memahami bahwa ijazah asli Jokowi memang tidak berada di UGM, tetapi di tangan yang bersangkutan.

Meski begitu, dia menilai UGM seharusnya dapat menunjukkan dokumen pendukung lain seperti transkrip nilai atau KHS yang belum mereka peroleh dalam audiensi.

"Saya tadi bersama teman-teman ini mengajak UGM untuk bersikap netral. Jadi, UGM harus juga melihat bahwa kami ini para peneliti itu ingin menjaga muruah UGM dan menjaga muruah Indonesia," ujar Tifa.