Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa semua menteri Kabinet Merah Putih berada di bawah perintah Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung mengenai pertemuan sejumlah menteri dengan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pada momen Hari Raya Idul Fitri 2025.
“Menteri sekarang ini, semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (15/4).
Ia menegaskan bahwa menteri-menteri berkonsolidasi dengan Prabowo untuk membangun negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.
Bahlil menegaskan bahwa konsolidasi dilakukan oleh para menteri hanya kepada Prabowo dan tidak ke pihak lainnya, termasuk Joko Widodo yang ditemui pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025.
“Yang jelas, kami melakukan konsolidasi dengan Pak Presiden. Dengan yang lainnya tidak ada konsolidasi,” kata Bahlil, yang kala itu turut menemui Jokowi.
Sebelumnya, sejumlah menteri yang duduk di Kabinet Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo pada momen Hari Raya Idul Fitri 2025.
Beberapa menteri yang hadir, selain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Selain itu, ada juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Baca Juga: Digeruduk Dokter Tifa dkk, UGM Akui soal Ijazah Jokowi: Kami Siap jadi Saksi di Pengadilan
Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid meminta agar silaturahmi menteri Kabinet Merah Putih ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak dipolitisasi.
Lebih lanjut Jazilul juga menepis isu soal munculnya matahari kembar dalam pemerintahan. Menurutnya, hal itu tidak akan mungkin terjadi karena tidak diperbolehkan oleh konstitusi.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid meminta agar silaturahmi menteri Kabinet Merah Putih ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak dipolitisasi.
"Sudahlah, kita tidak usah mempolitisir halalbihalal. Kita publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halalbihalal," kata Jazilul di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/4).
Jazilul juga mengajak publik untuk memandang kegiatan silaturahmi tersebut secara positif.
"Karena sekarang ini media sosial ini luar biasa dan sebab itu ambil positifnya saja untuk ke depan ini. Jadi masa iya seorang menteri tidak boleh halalbihalal? Boleh saja, kita semuanya boleh kok," ujarnya.
Berita Terkait
-
Digeruduk Dokter Tifa dkk, UGM Akui soal Ijazah Jokowi: Kami Siap jadi Saksi di Pengadilan
-
Utus Wakil Perdana Menteri, Rusia Minta Prabowo Hadiri 2 Acara Penting Ini
-
Klaim Punya Dokumen, UGM Siap Beberkan Bukti Akademik Jokowi di Pengadilan
-
Pendidikan dan Karier Yakup Hasibuan, Jadi Tim Kuasa Hukum Jokowi
-
Padahal Sudah di Meja Presiden, Ini Alasan Prabowo Belum Juga Teken UU TNI
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!