Suara.com - Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman, mengaku dirinya pernah ditegur oleh wakil presiden yang lama, hanya karena menutup perusahaan mafia beras.
Namun, Amran tidak menyebut nama wapres yang dimaksud dan juga tanggal persis peristiwa tersebut.
Hal itu terekam dalam video yang dibagikan ulang oleh akun X @MurtadhaOne1 pada Kamis (17/4/2025). Pengakuan Amran Sulaiman itu disampaikannya secara terbuka di hadapan para wisudawan Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
"Kami pernah ditegur wakil Presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup usahanya, ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya," ucap Amran Sulaiman, seperti dikutip dari siaran langsung di kanal YouTube Wisuda Universitas Hasanuddin.
Lebih lanjut, Amran Sulaiman menjelaskan yang terpenting adalah pihaknya telah melakukan aturan yang berlaku di Indonesia.
"Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena ini melanggar regulasi yang ada di Republik Indonesia," imbuhnya.
Pengakuan Amran Sulaiman yang ditegur oleh wapres membuat mayoritas publik bingung. Pasalnya, apa alasan wapres memarahi Amran Sulaiman yang justru menutup usaha para mafia beras demi mewujudkan swasembada pangan.
"Waduh. Menteri Amran Sulaiman menuduh Wapres berusaha melindungi mafia beras. @KPK_RI @KejaksaanRI monggo ditindaklanjuti," cuit pemilik akun.
Sebagai informasi tambahan, Amran Sulaiman mengaku setidaknya ada 50 mafia di sektor pertanian yang sudah ditindak dan 20 di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya beras, mafia-mafia ini juga menggasak minyak goreng hingga pupuk.
Baca Juga: 'Anak Haram Konstitusi? Ini Tudingan Panas Amien Rais ke Jokowi soal Gibran
Amran Sulaiman juga membeberkan bahwa ada pejabat di lingkup Kementerian Pertanian yang dipecat karena terlibat dengan mafia pertanian.
Jika dirinya tidak bersikap tegas dengan mafia pertanian, maka sektor pangan yang menjadi pondasi kestabilan negara dapat terancam.
"Bayangkan, kalau (harga beras) naik saja Rp 20.000, negara ini bisa dalam keadaan terancam. Saya selalu katakan, kenapa kalau sektor pertanian bermasalah, negara juga akan bermasalah," jelasnya.
Tak hanya itu, mafia beras bisa sangat berbahaya, terutama dalam konteks ekonomi, sosial, dan keamanan pangan.
Pasalnya, mafia beras sering menimbun beras dalam jumlah besar agar pasokan di pasar menipis. Ketika stok berkurang, harga otomatis naik. Mereka kemudian menjual dengan harga tinggi dan meraup untung besar, sementara masyarakat menanggung beban harga yang melambung.
Manipulasi distribusi dan penimbunan beras juga dapat menyebabkan kelangkaan di pasaran. Ini mengganggu rantai pasok, terutama bagi masyarakat miskin yang sangat bergantung pada beras sebagai makanan pokok.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?