Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Prabowo Subianto tidak leluasa lakukan reshuffle atau pergantian menteri di kabinetnya sendiri. Hal tersebut diduga karena masih ada pengaruh dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jujur menerima fakta bahwa dia memang memeroleh limpahan elektabilitas dari Jokowi. Itu soal yang saya kira akan terus menjadi pertimbangan Presiden Prabowo sehingga kelihatan ragu-ragu untuk merevisi kabinetnya," kata Rocky dikutip dari tayangan YouTube pribadinya, Jumat (18/4/2025).
Prabowo diingatkan harus bergegas lakukan reshuffle untuk perbaikan arah pembangunan, terlebih adanya gejolak ekonomi global karena perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.
"Itu bisa jadi alasan untuk secara radikal merevisi kabinet. Itu juga yang publik menganggap bahwa terlalu permisif Pak Prabowo dengan kawanan Mulyono," imbuhnya.
Menurut Rocky, yang terjadi saat ini justru kabinet Merah Putih sebenarnya lebih banyak diisi oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk mendorong dan mendukung kebijakan-kebijakan populis dari Prabowo. Ketidakmampuan para menteri itu juga disebabkan karena sejumlah menteri tidak bisa memahami arah pembangunan dari Presiden.
"Jadi itu saya kira penanda pertama mengapa ada semacam kesulitan untuk membaca arah kebijakan dari Presiden Prabowo," katanya.
Parahnya lagi, bukan hanya tidak memahami tujuan presiden, Rocky juga menyebut bahwa ada 'mesin' lain di antara menteri yang punya kepentingan partai.
"Ketika partai-partai mulai bersifat pragmatis, maka ide besar tentang keadilan sosial itu hilang. Karena sifat dari kabinet yang merupakan konsolidasi dari kepentingan partai-partai itu akan selalu berupaya untuk mencari celah sempit lebih dahulu memaksimalkan kepentingan partai," ucapnya.
Setia di Bawah Komando Prabowo
Baca Juga: Datang ke UGM, Roy Suryo Ungkap Jurusan yang Diambil Jokowi Tak Ada
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa semua menteri Kabinet Merah Putih berada di bawah perintah Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung mengenai pertemuan sejumlah menteri dengan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pada momen Hari Raya Idul Fitri 2025.
“Menteri sekarang ini, semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa (15/4).
Ia menegaskan bahwa menteri-menteri berkonsolidasi dengan Prabowo untuk membangun negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.
Bahlil menegaskan bahwa konsolidasi dilakukan oleh para menteri hanya kepada Prabowo dan tidak ke pihak lainnya, termasuk Joko Widodo yang ditemui pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025.
“Yang jelas, kami melakukan konsolidasi dengan Pak Presiden. Dengan yang lainnya tidak ada konsolidasi,” kata Bahlil, yang kala itu turut menemui Jokowi.
Berita Terkait
-
Datang ke UGM, Roy Suryo Ungkap Jurusan yang Diambil Jokowi Tak Ada
-
Ikut Desak Prabowo Reshuffle Kabinet, Refly Harun Sebut 17 Menteri Pro Jokowi: Jangan Dibiarkan!
-
Pemerintahan Prabowo Subianto Akan Genap 6 Bulan, Rocky Gerung Sarankan Segera Lakukan Reshuffle
-
Singgung Omongan Ganjar soal Menteri Temui Jokowi, PSI: Jangan Menjalankan Politik Pecah Belah
-
Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?