Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menghadiri rapat kelompok parlemen yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki, Jumat (18/4/2025) sore waktu setempat.
Dalam forum itu, Puan menyatakan tegas menolak upaya pemindahan atau relokasi warga Gaza dari Palestina. Sebab, hal itu sama dengan mendukung upaya Israel mengusir warga Gaza.
"Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka," kata Puan dalam keterangannya, Sabtu (19/4).
"Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima," Puan menambahkan.
Puan mengatakan, rekonstruksi ini harus dipimpin oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas Palestina.
Ia menilai komunitas internasional harus mendukung hal tersebut, bukan mengendalikan prosesnya.
"Mengingat beratnya situasi, kami menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza,” ucap Puan.
"Warga sipil harus dilindungi. Stabilitas harus dipulihkan. Dan parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan untuk bertindak ini," sambungnya.
Kepada pimpinan parlemen kelompok pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir forum ini adalah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur dalam konteks solusi dua negara.
Baca Juga: Muzani Ungkap Cara Prabowo Persiapkan Kemerdekaan Palestina: Evakuasi Tenaga Medis-Pendidik ke RI
Puan mengajak delegasi negara-negara yang hadir untuk menggunakan pengaruh dan otoritas moral guna mendorong negara lain mengakui Palestina.
"Pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan. Pengakuan ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina penting, bahwa hak-hak mereka penting,” katanya.
Puan melanjutkan, pengakuan ini juga mengirimkan pesan yang jelas bahwa dunia tidak akan lagi menoleransi standar ganda dengan standar yang lebih rendah untuk Palestina.
"Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antar-parlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina tetapi juga penting bagi Timur Tengah. Dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia kita," urainya.
Sebagai anggota parlemen, Puan mengingatkan bahwa dewan memiliki suara dan kekuatan untuk memengaruhi pemerintah negara masing-masing dan membentuk wacana global.
"Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh, berani untuk perdamaian, untuk keadilan, dan untuk rakyat Palestina," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membantah tudingan bahwa rencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza bertujuan untuk melakukan relokasi.
Dia menegaskan bahwa rencana evakuasi itu bukan untuk relokasi, melainkan sebagai bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.
"Itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan Rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya, kita ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo di Antalya, Turki, dikutip Sabtu (12/4/2025)
Saat ditanya hal tersebut dilakukan sebagai relokasi, Prabowo membantahnya.
"Oh, tidak, tidak (relokasi), untuk membantu," tambah dia.
Meski begitu, Prabowo mengaku belum bisa memastikan merencanakan waktu mengevakuasi 1.000 warga Gaza ini. Sebab, dia masih akan berkomunikasi dengan para pimpinan Palestina.
“Ya ini saya sedang konsultasi, nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga gimana cara nanti pelaksanaannya,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan banyak permintaan terhadap Indonesia agar Indonesia bisa lebih aktif lagi berperan mendukung serta mencari penyelesaian atas konflik khususnya di Gaza, Palestina dan umumnya di kawasan Timur Tengah.
Ia mengatakan walaupun Indonesia berada jauh dari kawasan Timur Tengah, tetapi ada sejumlah alasan mengapa banyak yang meminta Indonesia berperan lebih aktif.
Pertama, melihat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas umat Islam. Terlebih Indonesia menjadi megara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Kedua, posisi Indonesia yang nonblok.
“Bahkan dianggap pemimpin nonblok yang berperan selalu bebas aktif, yang tidak mau mengikuti blok manapun. Indonesia dianggap bisa diterima oleh banyak pihak, bisa diterima oleh semua pihak yang bertikai. Saya kira posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab," tutur Prabowo.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Jokowi Sebut Pertemuan Prabowo dan Megawati Langgar Etik Politik
-
Ikut Desak Prabowo Reshuffle Kabinet, Refly Harun Sebut 17 Menteri Pro Jokowi: Jangan Dibiarkan!
-
Pemerintahan Prabowo Subianto Akan Genap 6 Bulan, Rocky Gerung Sarankan Segera Lakukan Reshuffle
-
Singgung Omongan Ganjar soal Menteri Temui Jokowi, PSI: Jangan Menjalankan Politik Pecah Belah
-
Muzani Ungkap Cara Prabowo Persiapkan Kemerdekaan Palestina: Evakuasi Tenaga Medis-Pendidik ke RI
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri