Suara.com - Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memasukan siswa bermasalah ke barak militer dapat kritikan dari pengamat pendidikan. Kegiatan militer dinilai tidak tepat menjadi solusi dari persoalan karakter anak.
Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Itje Chodidjah, menyebutkan, pemerintah tidak bisa berlebihan dalam generalisasi karakter anak yang tidak baik kemudian dimasukan ke dalam didikan militer.
Di sisi lain, kategori siswa yang dianggap tidak baik itu juga berpotensi bias.
"Kalau kayak begitu jadi semacam cuci otak. Yang perlu dipahami terlebih dahulu karakter baik itu kayak apa? Dan karakter yang tidak baik itu biasanya kan bertumbuh karena berbagai alas an," jelas Itje kepada Suara.com, dihubungi Senin (28/4/2025).
"Anak-anak itu berperilaku menyimpang itu banyak sekali alasannya," lanjutnya.
Menurut Itje, rencana Dedy Mulyadi itu hanya akan jadi sia-sia apabila sumber pembentuk karakter anak itu tidak ditemukan.
"Dan jangan-jangan setelah dididik 6 bulan ketika akar permasalahannya tetap ada, ya tetap aja kembali. Ketika kemudian 'ditahan' 6 bulan, bagaimana anak dalam 6 bulan itu merdeka menjadi dirinya ketika harus didoktrin dengan model-model tertentu. Nah, ini mengkhawatirkan menurut saya," ujarnya.
Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco itu juga mengingatkan bahwa membangun sistem pendidikan jangan memakai cara instan, melainkan perlu dilihat secara keseluruhan dan subtansi. Terlebih bicara soal karakteristik anak yang harus selalu menjadi tanggung jawab orang tua dan gurunya.
"Jangan kejar-kejaran cuma perkara akademik. Ini yang perlu dibenahi," tegasnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Siapkan Pelatihan Militer Ala China Untuk Remaja Nakal di Depok Mulai Mei
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rencana memasukan siswa bermasalah ke barak militer itu akan dimulai pada 2 Mei 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut bagian dari pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan dan bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Pemrpov Jabar bahkan telah menyediakan sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang disiapkan oleh TNI.
Peserta program kata dia, dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.
"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," Dedi menambahkan.
Berita Terkait
-
Gadis Pengkritik Dedi Mulyadi Ternyata Artis Sinetron, Dicurigai Hanya Settingan
-
Menyoal Mentalitas Jangka Pendek di Balik Wisuda Sekolah ala Dedi Mulyadi
-
Menyoroti Perdebatan Urgensi Acara Wisuda TK-SMA: Menggeser Prioritas?
-
Sempat Heboh Karena Nunggak Pajak, Lexus Milik Dedi Mulyadi Berubah Pelat Nomor
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing