Suara.com - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan meminta setiap perempuan sadar terhadap hak atas tubuhnya sendiri.
Kesadaran itu termasuk dalam hal memutuskan jumlah anak yang disesuaikan dengan kemampuan finansial keluarga.
Vero mengakui bahwa kesadaran itu belum banyak dimiliki perempuan. Fenomena tersebut yang dia potret selama enam bulan menjadi wamen PPPA.
Menurutnya, hal itu terjadi juga karena minimnya pendidikan keluarga yang berimplikasi terhadap kejadian kekerasan terhadap perempuan.
Selama enam bulan analisa kami di kementerian, kita melihat bahwa di dalam keluarga itu perempuan tidak pernah berani berbicara atas diri mereka,” kata Vero saat membuka rapat koordinasi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) secara virtual, Senin (28/4/2025).
Dia menambahkan, perempuan punya andil besar dalam melahirkan dan membesarkan anak yang berkualitas.
Oleh karena itu, perempuan sudah seharusnya memiliki hak untuk memutuskan sendiri jumlah anak yang ingin ia miliki disesuaikan dengan kemampuan materi serta psikisnya.
"Daya berhak lho punya anak satu, saya berhak punya anak dua, berhak punya anak tiga syarat, saya mampu memberi materi dan rohani kepada mereka,"
“Emosional, sekolah baik, menjadi anak yang berkualitas. Saya berhak menolak suami saya atau saya berhak melakukan KB ketika saya tahu, saya tidak bisa memberi nafkah kepada anak saya,” tutur Vero.
Baca Juga: Work-Family Enrichment, Menemukan Keseimbangan bagi Perempuan Pekerja
Sayangnya, yang terjadi saat ini masih banyak perempuan yang seolah tidak sadar akan hal tersebut.
Vero mengungkapkan bahwa fenomena itu bahkan telah dia temukan di Jakarta sejak dirinya masih menjadi wakil ketua PKK.
“Saya melihat kebangakan perempuan karena mungkin 'isu agama', gak berani KB karena suami misalnya, saya menganalisis juga karena itu yang saya temukan ketika saya di Jakarta menjadi wakil ketua PKK,”
“Ketika saya meminta seorang ibu untuk melakukan KB, ‘nunggu deh saya tanya suami dulu di rumah’, padahal mereka tahu mereka tidak cukup biaya untuk punya anak, mendidik mereka sampai sekolah tinggi, menjadi anak berkualitas,” ucapnya.
Dampak jangka panjang, kata Vero, bisa menimbulkan efek berati yang terjadi secara turun menurun.
"Akhirnya ketika punya banyak anak itu akan kembali ke situasi yang sama. Situasi anak 15 tahun, perempuan, pacaran, sudah terdorong menikah aja, bikin keluarga, hilangkan beban. Sehingga putaran itu selalu terjadi," tutupnya.
Berita Terkait
-
Work-Family Enrichment, Menemukan Keseimbangan bagi Perempuan Pekerja
-
Ulasan Novel Re: dan Perempuan: Kisah Sunyi yang Paling Berisik di Hati
-
Pulang untuk Membawa Perubahan: Kisah Yanti Penggerak Perempuan Tangguh Ibun
-
Perjuangan Ibu demi Susu Anak dalam Buku Perempuan yang Berhenti Membaca
-
Ratusan Organisasi Perempuan Bersatu Kawal Prabowo-Gibran: Apa Agendanya?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar