Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan rencana kebijakan kontroversial namun visioner, menjadikan kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi pria, sebagai syarat utama untuk menerima bantuan dari pemerintah provinsi.
Mulai dari beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, hingga bantuan sosial lainnya. Langkah ini, menurut Dedi Mulyadi, bukan semata-mata pembatasan, melainkan sebuah upaya penataan yang berpihak pada keadilan sosial.
Dalam rapat koordinasi bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan perwakilan kementerian, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa bantuan negara selama ini cenderung menumpuk pada keluarga yang sama, yang seringkali memiliki banyak anak tanpa perencanaan matang.
“Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi yang dijamin keluarga itu-itu saja. Negara jangan memikul beban dari satu keluarga terus menerus,” ujar Dedi Mulyadi seperti dikutip ANTARA pada Selasa (29/4/2025).
Ia mengungkapkan kegelisahannya terhadap fenomena keluarga miskin yang terus memiliki anak dalam jumlah besar, sementara kebutuhan dasarnya saja belum tercukupi.
Salah satu cerita yang menggambarkan realitas ini adalah pertemuannya dengan seorang ayah di Majalengka yang memiliki 10 anak, sementara istrinya sedang hamil anak ke-11. Anak-anak mereka harus turun ke jalan menjajakan kue demi membantu perekonomian keluarga.
Kenapa KB Harus Jadi Syarat?
Dedi Mulyadi melihat bahwa untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam penyaluran bantuan, program KB harus terintegrasi dengan sistem data kependudukan.
Nantinya, sebelum bantuan diberikan, pemerintah kata dia harus memeriksa apakah keluarga tersebut telah menjadi peserta KB, khususnya KB pria seperti vasektomi. Jika belum, maka mereka diminta untuk menjalani program KB terlebih dahulu.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Melunak usai Ngotot Berdialog, Sebut Aura Cinta Bukan Anak SMA dan Berstatus Bintang
“Ini serius. KB-nya harus KB laki-laki. Karena kalau perempuan, banyak masalahnya. Misalnya lupa minum pil, atau lainnya. Kalau laki-laki kan lebih pasti,” jelas Dedi Mulyadi.
Kebijakan ini dinilai Dedi Mulyadi bisa dijadikan sebagai jalan keluar, mengingat saat ini keluarga tidak mampu banyak yang melahirkan dengan cara operasi sesar, yang per tindakannya saja sedikitnya Rp25 juta.
"Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makannya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup, menafkahi dengan baik," ucap Dedi Mulyadi.
Selain itu, kebijakan ini juga menyoroti fakta bahwa banyak masyarakat masih berpegang pada prinsip lama: “banyak anak, banyak rezeki.”
Padahal, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, banyak anak justru bisa menjadi beban berat, terutama jika orang tua tidak mampu memberikan pendidikan, nutrisi, dan perhatian yang cukup.
Reaksi Warganet: Pro dan Kontra
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
- 4 Rekomendasi Sampo Urang-Aring untuk Menghitamkan dan Menyuburkan Rambut
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Relokasi Akibat Krisis Iklim: Mengapa Memindahkan Warga Tidak Sesederhana Memindahkan Rumah?
-
Asa Baru Pascabencana: Anggaran Rp100 Triliun Disetujui DPR untuk Pulihkan Sumatra!
-
Bawa Mandat Prabowo Terkait RUU Polri, Menkum: UU Sudah Berlaku Dua Dekade, Perlu Disesuaikan
-
Miris! 6 Bulan Melaut Bertaruh Nyawa, Awak Kapal Perikanan Cuma Digaji Rp500 Ribu
-
Benarkah Pertumbuhan Ekonomi Selalu Merusak Alam? Studi Baru Justru Menemukan Sebaliknya
-
DPR Beberkan Poin-poin Perubahan di RUU Polri: Ada Soal Aturan Polisi Bertugas di Luar Institusi
-
Bukan Dibacok Begal! Pria di Tambora Patah Kaki Hantam Beton Gara-gara Mabuk
-
Bukan Sabotase, Ini Alasan PLN Butuh Waktu Lama untuk Pulihkan Listrik Sumatra
-
Sisi Getir Pasca-Bencana Sumatra: Masih Ada Sekolah yang Bertahan di Tenda dan Kelas Darurat
-
Menagih Janji di Atas Puing: Sepuluh Bulan Pedagang Taman Puring Menunggu