Mensos Ungkap Tahapan Seleksi Calon Siswa Sekolah Rakyat, dari Verifikasi Data hingga Cek Kesehatan

Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan bahwa calon siswa Sekolah Rakyat haruslah berasal dari desil satu atau berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Proses pemilihan calon siswa nantinya dimulai dari verifikasi administrasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Arahan Presiden Prabowo, yang bisa sekolah di sini (Sekolah Rakyat) adalah mereka dari keluarga tidak mampu. Di statistik istilahnya itu miskin atau miskin ekstrem. Mereka harus sudah ada di DTSEN,” kata Gus Ipul saat menemui 50 calon siswa dan orangtuanya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, Selasa (29/4/2025).

Kedatangan Gus Ipul ke Padang sekaligus untuk mengecek kesiapan Sekolah Rakyat sekaligus kesiapan calon siswa yang rencananya akan bersekolah di Sekolah Rakyat yang berada di BBPPKS Padang.

Setelah data terverifikasi melalui DTSEN dan Dapodik, selanjutnya akan dilakukan kunjungan ke rumah calon siswa untuk mencocokkan data dengan kondisi lapangan, serta pemeriksaan kesehatan.

Di Padang sendiri, BBPPKS akan membuka dua rombongan belajar masing-masing berkapasitas 25 siswa.

Lokasi sekolah ini berdiri di lahan seluas 9.733 meter persegi, dilengkapi fasilitas asrama, perpustakaan, ruang makan, aula, dan tempat ibadah. Dari hasil seleksi, tercatat 50 calon siswa diterima, terdiri dari 25 laki-laki dan 25 perempuan.

Guna menjaga transparansi dan akuntabilitas, proses koordinasi dilakukan intensif bersama pemerintah daerah.

“Kami datang ke sini ini, koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota untuk terus menyamakan persepsi. Jangan sampai rekrutmen ini diwarnai dengan KKN,” tegas Gus Ipul.

Baca Juga: Tahun Ini, Pemerintah Targetkan 200 Sekolah Rakyat, 53 Unit Sudah Siap, 147 akan Dibangun

Sementara itu, para guru sekolah rakyat akan diprioritaskan dari ASN setempat, disusul PPPK penuh dan paruh waktu, dan jika diperlukan, dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Untuk awalan, di Sumbar baru akan ada dua Sekolah Rakyat yang siap memulai pembelajaran tahun ini. Lokasi pertama di BBPKS Padang kemudian di Kabupaten Solok.

Sementara untuk keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 200 titik baru Sekolah Rakyat pada tahun ini, dengan partisipasi swasta dan APBN.

Rencananya, tahun ini akan sekolah rakyat akan dibangun sebanyak 100 titik dengan menggunakan APBN. Dan 100 titik partisipasi swasta.

Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas untuk SD, SMP, hingga SMA, perumahan guru, fasilitas olahraga, serta sarana pendukung lainnya, dan dirancang untuk menampung sekitar 1.000 siswa per lokasi.

Program Sekolah Rakyat (SR) mulai diberlakukan di tiga lokasi DKI Jakarta pada tahun ajaran 2025/2026 dari tingkat SD, SMP, dan SMA.