Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berjanji proses rekrutmen Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta bakal dilakukan secara transparan. Menurut Pramono jumlah pelamar PPSU di Jakarta sudah dalam komposisi yang dibutuhkan.
Pernyataan itu disampaikan Pramono menanggapi data total pelamar PPSU di Jakarta yang kini sudah tembus tujuh ribu orang lebih.
"Ini, sudah lebih dari komposisi yang dibutuhkan," ungkap Pramono dalam keterangan resmi di Jakarta dikutip dari Antara pada Minggu (4/5/2025).
Dengan demikian, lanjut Pramono, alokasi untuk PPSU tetap sehingga tak bisa ditambah lebih dari 1.100 orang.
Pramono juga mengeklaim siap mengawasi proses perekrutan petugas PPSU agar transparan dan bersih dari unsur nepotisme.
Pramono juga sudah menginstruksikan jajaran lurah, camat dan wali kota agar tidak mengambil keputusan dalam menetapkan proses penentuan petugas PPSU yang akan direkrut.
"Proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan dan kami membuka diri terhadap berbagai masukan," klaim mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden ke-7 RI, Jokowi itu.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan hanya Gubenur DKI Jakarta yang bisa menetapkan personel yang direkrut dan dilakukan berjenjang mulai dari lurah, camat hingga wali kota.
"Sampai saat ini proses rekrutmen masih belum sampai di meja saya. Nanti setelah sampai di saya, akan saya buat secara transparan dan terbuka sehingga rumor tentang orang dalam, tak ada," demikian Pramono.
Baca Juga: Digembleng Tentara, Dedi Mulyadi Sebut Para Siswa Sehat dan Bahagia: Mereka Bukan Anak Nakal Lagi
Mengutip berdasar Data yang dihimpun ANTARA, disebutkan jika jumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) aktif di DKI Jakarta saat ini diperkirakan berkisar antara 10.687 hingga 18.960 orang.
Jumlah itu bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing dari total 267 kelurahan, dengan setiap kelurahan biasanya mempekerjakan antara 40 hingga 70 petugas.
Pada 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rekrutmen untuk 1.652 posisi PPSU baru guna mengisi kekosongan di berbagai kelurahan.
Gaji petugas PPSU di DKI Jakarta mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, yaitu sebesar Rp5.396.791 per bulan . Selain gaji pokok, petugas juga menerima berbagai tunjangan, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menjanjikan 500 ribu lapangan kerja untuk masyarakat luas. Pekerjaan yang diberikan beragam, dari yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hingga kerja sama dengan swasta.
Hal ini disampaikan Rano saat membuka acara Job Fair di Tamini Square, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (26/2/2025). Dalam kesempatan itu, hadir pula Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani.
"Pemprov DKI akan menciptakan 500ribu lapangan kerja," ujar Rano Karno.
Rano Karno mengatakan, saat ini Pemprov DKI bakal membuka lowongan untuk posisi Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), petugas damkar, hingga pasukan putih untuk membantu para lansia.
"Kami masih membutuhkan PPSU, lalu kepala dinas damkar berbisik kepada saya. Kami masih membutuhkan 11.000 petugas," beber Rano Karno.
"Kemudian, kita akan menciptakan pasukan putih. Kita berkunjung tenaga medis ke masyarakat langsung untuk membantu para lansia," imbuh mantan Gubernur Banten tersebut.
Menurutnya, berbagai posisi itu penting untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
"Jakarta kalau tidak dipenuhi dengan keselamatan, tingkat kebakarannya sangat tinggi. Ini juga lapangan kerja. Apakah cukup dengan tenaga? No. Kita memerlukan skill tentu dengan pelatihan," tuturnya.
Lebih lanjut, pelaksanaan job fair ini disebutnya akan diadakan lebih sering dalam kurun waktu satu hingga tiga bulan sekali.
"Ini janji gubernur dan wakil gubernur, kita akan melakukan job fair per 3 bulan sekali. Tapi ternyata, Kadis Ketenagakerjaan ini sanggup melakukan per bulan sekali. Kita akan jangkau hingga kecamatan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Digembleng Tentara, Dedi Mulyadi Sebut Para Siswa Sehat dan Bahagia: Mereka Bukan Anak Nakal Lagi
-
Bela Sutiyoso Dihina Bau Tanah, Gatot Nurmantyo Skakmat Hercules: Kamu Itu Preman Berkedok Ormas!
-
Tuding Purnawirawan TNI Mau Kudeta, Eks Panglima Gatot ke Hercules: Kau Apa Jasanya untuk Negara?
-
Sutiyoso Dihina Bau Tanah, Gatot Nurmantyo Ngamuk ke Hercules: Ngomong Seenak Mulut Kau Saja!
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
Terkini
-
Tinjau Pesantren Al-Khoziny, Cak Imin Minta Pembangunan Gedung Tanpa Ahlinya Harus Dihentikan
-
Menteri Haji dan Umroh 'Setor' 200 Nama Calon Pejabat ke KPK Sebelum Dilantik: Untuk Ditracking
-
Hotman Paris Minta Nadiem Makarim Dibebaskan: Penetapan Tersangka Kasus Laptop Dinilai Cacat Hukum
-
Menteri Haji dan Umrah Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK, Ada Apa?
-
Menkum Sahkan Kubu Mardiono Dinilai Redam Dualisme PPP: Ibarat Sepak Bola, 90 Menit Selesai!
-
Tragedi Maut Al Khoziny: Kemenag Janji Rombak Aturan, Standar Bangunan Pesantren Segera Ditetapkan
-
Menteri Haji Sambangi Gedung KPK Usai Jumatan, Sinyal Baru Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
PSI Dikritik Habis! Sembunyikan Jokowi, Malah Tampilkan Kaesang yang 'Tak Layak Jual'
-
Sejauh Mana Kesiapan IKN jadi Ibu Kota Politik? Begini Update dari Kepala Otorita
-
Malu-malu Umumkan Jokowi Jadi 'Bapak J', PSI Dicurigai Partai Tertutup: "Aneh Bila Belum Dipublish"