Jakarta Darurat Sanitasi, Ribuan KK Masih BAB Sembarangan, Apa Penyebabnya?

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkap masih banyaknya warga di Jakarta yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Hal ini memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan sekitar.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengungkapkan bahwa ribuan kepala keluarga di Ibu Kota belum memiliki akses sanitasi layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang masih membuang limbah langsung ke badan air.

"Sebanyak 1.083 atau 0,04 persen kepala keluarga yang tersebar di 10 kelurahan Jakarta masih berperilaku BABS terbuka," ujar Ani kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga mencatat ada 119.528 kepala keluarga atau sekitar 4,6 persen yang belum memiliki septik tank. Praktiknya, mereka menggunakan jamban dengan saluran pembuangan langsung ke got atau sungai.

"Kondisi ini terjadi karena kurangnya pemahaman warga akan bahaya dari pembuangan limbah dari jamban ke badan air, selain itu juga karena keterbatasan area rumah warga untuk dibangun septik tank," jelas Ani.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air DKI, Robby Dwi Mariansyah, menegaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan air limbah demi mencegah penyebaran penyakit dan memperbaiki kualitas lingkungan.

"Serta menyediakan sumber alternatif air baku dan air bersih dan sebagai sarana edukatif masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan lingkungan sehat," kata Robby.

Upaya konkret dilakukan melalui pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD), yang terdiri dari dua jenis: SPALD setempat untuk skala kecil, dan SPALD terpusat yang mencakup kawasan komersial, permukiman padat, hingga tingkat kota.

Tak berhenti di situ, Pemprov DKI juga tengah bekerja sama dengan pemerintah pusat membangun jaringan pembuangan terpadu lewat proyek Jakarta Sewerage Development Project (JSDP).

Baca Juga: Brantas Abipraya Bangun STMB di Cipinang Cempedak, Wujudkan Masyarakat Sehat dan Berdaya

"Pekerjaan ini dilakukan oleh Dinas SDA dan Kementerian PU. JSDP direncanakan selesai di tahun 2050. Harapannya, seluruh pengolahan air limbah di Jakarta sudah menjadi sistem jaringan perpipaan yang terpusat," pungkas Robby.

Layanan Publik Humanis

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno meminta jajarannya untuk memberikan pelayanan publik yang humanis seraya membangun solidaritas di tengah keberagaman termasuk agama.

"Peran pemerintah tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penjaga nilai kebangsaan, termasuk kerukunan antarumat beragama," ujar dia di Jakarta International Velodrome, Jumat (2/5/2025) lalu, dalam acara "Aktualisasi Nilai-nilai Paskah 2025".

Rano mengatakan semangat Paskah selayaknya dapat mendorong jajarannya yang merupakan umat Kristen dan Katolik untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama.

"Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus berupaya mengoptimalkan pelayanan publik dan melakukan berbagai kegiatan sosial. Ini adalah wujud nyata dari aktualisasi nilai Paskah, kasih, pengorbanan, dan kepedulian," kata dia.

Wagub kemudian mengajak para pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat modernisasi beragama demi wujudkan Jakarta sebagai rumah yang aman, nyaman, dan damai bagi warganya.

"Saya juga berharap nilai-nilai Paskah dapat menginspirasi jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus berinovasi dalam optimalkan pelayanan publik, serta menjadikan keberagaman sebagai kekuatan utama dalam membangun Jakarta sebagai kota global yang inklusif," katanya.

Adapun pada acara tersebut, turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan dimeriahkan penampilan penyanyi rap Saykoji.

Gubernur Pramono menyerahkan tali kasih kepada sembilan yayasan dan bantuan berupa 1.000 bibit mangrove. Kesembilan yayasan tersebut yakni PSAA Dorkas, PSAA Tanjung Barat, Yayasan Pondok Kasih Agape, Panti Asuhan Rumah Pemulihan Kasih Anugerah, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan Panti Asuhan An’Nimah.