Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengakui sulitnya memberantas judi online (judol) di Jakarta. Padahal, banyak pihak yang sudah melakukan kampanye untuk menyarankan agar masyarakat tak ikut memainkannya.
Menurut Pramono, kunci untuk memberantas judi online ada di hulunya, yakni dengan menutup semua permainannya. Jika itu tak dilakukan, maka permainan judi online akan terus muncul dan kampanye seperti apapun tak akan berguna.
"Bukan persoalan kemudian di ujungnya, karena mau campaign (kampanye) apa aja, menurut saya enggak banyak manfaatnya kecuali yang memang judinya ditutup," ujar Pramono kepada wartawan, Kamis (9/5/2025).
Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden ke-7 RI, Jokowi itu menyebut cara ini sudah dilakukan di beberapa negara. Hasilnya, masyarakat tak lagi memainkan judi online karena permaiannya sudah tak bisa diakses.
"Seperti beberapa negara yang betul-betul menutup judi online. Sehingga saya termasuk kalau memang betul-betul mau diberantas ya itunya ditutup total di Indonesia," jelas Pramono Anung.
Di satu sisi, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut Jakarta sebagai salah satu kota dengan jumlah transaksi judi online tertinggi di Indonesia.
Pramono meyakini hal ini terjadi karena banyaknya penduduk dan mayoritas sudah melek internet melalui ponsel.
"Ya karena penduduknya padat dan penduduknya banyak dan juga orang sudah menggunakan teknologi HP-nya kan di situ," jelasnya.
Untuk itu, ia menilai pemerintah pusat mesti turun tangan memberantas total permainan judi online.
Baca Juga: Kak Seto Satroni Barak Militer di Purwakarta Besok: Jangan sampai Ada Pelanggaran Anak!
"Sehingga dengan demikian ya itu menjadi, kalau saya, hal yang menyangkut judi online harusnya betul-betul diberantas dari ujungnya. Siapapun yang menyelenggara ini kan bisa," pungkas Pramono.
Aliran Dana Judol di Jakarta Melesat Drastis
Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut jika perputaran aliran dana judi online di Jakarta bergerak drastis pada kuartal I tahun ini. Jakarta pun menempati posisi kedua setelah Jawa Barat terkait transaksi tertinggi soal perjudian online.
Data tersebut diungkapkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu 7 Mei 2025.
"Contohnya misalnya tahun 2024 di kuartal itu DKI Jakarta itu nomor 5. Nah sekarang di kuartal pertama DKI Jakarta naik ke nomor 2. Nah (data) ini terus bergerak," katanya.
Meski begitu, Ivan mencatat adanya penurunan perputaran dana judi online di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya pada kuartal I. Untuk kuartal pertama 2025, perputaran dana judi online mencapai Rp47 triliun.
Berita Terkait
-
Sidang Memanas! Kubu Hasto ke Penyidik KPK Rossa usai Bongkar Konflik Kepentingan: Maksud Anda Apa?
-
Kak Seto Satroni Barak Militer di Purwakarta Besok: Jangan sampai Ada Pelanggaran Anak!
-
Ogah Tiru Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak TNI, Begini Jurus Pramono Urus Kasus Tawuran di Jakarta
-
Respons soal Desakan Pemakzulan Gibran, Mahfud MD: Gak Mungkin!
-
Isu Pemakzulan Wapres, Luhut Bela Gibran: Jika Tak Taat Konstitusi, Jangan Tinggal di Indonesia!
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian