5. Penagihan dilakukan dengan ancaman atau teror.
6. Tidak memiliki layanan pengaduan.
7. Identitas pengelola dan kantor tidak jelas.
8. Meminta akses ke seluruh data pribadi di HP.
9. Menggunakan debt collector yang tidak tersertifikasi AFPI.
Agar tidak menjadi korban berikutnya, lakukan langkah-langkah berikut:
- Susun rencana keuangan secara rutin.
- Tingkatkan literasi keuangan melalui edukasi daring.
- Hindari gaya hidup konsumtif.
- Jangan gunakan pinjaman untuk hal tidak produktif.
- Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan.
- Jauhi praktik gali lubang tutup lubang.
Masyarakat bisa mengecek daftar pinjol legal melalui situs resmi OJK di www.ojk.go.id atau layanan WhatsApp resmi OJK di 081-157-157-157. Ini penting dilakukan sebelum memutuskan mengajukan pinjaman.
Untuk diketahui, pelaku pinjol ilegal kini menggunakan berbagai teknik manipulasi seperti menggunakan nama aplikasi serupa pinjol resmi, membuat website palsu, hingga menyebar iklan di media sosial yang menjanjikan pencairan dana tanpa syarat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan bahwa total kerugian akibat pinjol ilegal dan salah investasi mencapai Rp 14 triliun. Ini memperkuat urgensi untuk memperketat edukasi masyarakat soal fintech ilegal.
Banyak korban pinjol ilegal mengaku mendapat ancaman, teror lewat media sosial, bahkan penyebaran data pribadi. Beberapa di antaranya mengalami gangguan psikologis serius akibat tekanan penagihan.
Melalui berbagai program nasional, OJK bersama lembaga terkait terus mendorong peningkatan literasi digital, termasuk pengenalan terhadap ciri-ciri pinjaman online legal dan prosedur pengaduan jika menjadi korban.
Di sisi lain, pakar keuangan menyarankan agar masyarakat hanya mengambil pinjaman untuk kebutuhan produktif, seperti modal usaha atau biaya pendidikan, bukan untuk konsumsi sesaat seperti gadget atau gaya hidup mewah.
Dengan memahami ciri-ciri pinjol ilegal dan langkah pencegahannya, masyarakat diharapkan bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan dan terhindar dari jeratan utang berbunga tinggi.
Tag
Berita Terkait
-
Operasional 2 Perusahan Ini Disetop Diduga Tawarkan Jasa Penipuan Pinjol
-
Pinjol Akseleran dan Awantunai Alami Kredit Macet Tinggi, Terancam Bangkrut!
-
8 Pinjol Masuk Pengawasan Khusus, Izin Usaha Terancam Dicabut
-
DC Solusiku Gunakan Intimidasi? OJK Turun Tangan Selidiki Dugaan Pelanggaran
-
Gegara Ditolak Bank, Pengguna Pinjol Makin Banyak Nilainya Tembus Rp 102,07 T
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan