Tangkap Preman-preman di Jakarta, Polisi: Negara Harus Hadir di Tengah Masyarakat

Suara.com - Pihak kepolisian di Jakarta tengah memburu preman yang meresahkan masyarkat.

Terbaru, Kepolisian Resor Metro (Polrestro) Jakarta Utara menangkap 24 preman dalam Operasi Berantas Jaya 2025 sebagai upaya meningkatkan ketertiban masyarakat.

"Kami fokus memberantas preman yang kerap beraksi di Jakut," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuady di Jakarta Selasa (13/5/2025).

Fuady mengatakan Polres Metro Jakarta Utara juga berkomitmen untuk memberantas aksi premanisme sampai ke akar-akarnya.

"Jadi, kita ingin Jakarta Utara bisa kita minimalisir. Aksi premanisme bisa diberantas," tegas Fuady.

Lebih lanjut, ke-24 orang preman itu ditangkap oleh Polsek Pademangan, Polsek Tanjung Priok, Polsek Cilincing dan Polsek Koja.

Menurut dia, para pelaku yang ditangkap dalam operasi itu akan diselidiki lebih lanjut. Bila memenuhi unsur tindak pidana, maka akan diproses hukum.

"Dari beberapa orang sudah kami proses," kata Faudy.

Meski demikian, bagi preman yang ditangkap tapi tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka akan dilakukan pembinaan.

Baca Juga: Prabowo Resah dan Gelisah, Aksi Ormas Preman Mulai Ganggu Iklim Investasi RI

"Jika ada yang pelajar, maka akan dikembalikan kepada keluarga," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor kepada petugas bila menemukan aksi-aksi premanisme, pemalakan atau meminta minta sesuatu dengan paksa, baik oleh orang lain maupun ormas.

"Jika ada laporan, maka akan kami akan tindaklanjuti," tutur Fuady.

Kemudian di Jakarta Barat sebanyak 734 personel gabungan Polri, TNI dan Satpol PP dikerahkan untuk memberantas premanisme pada Selasa malam.

Kabag Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika menyebut sebanyak 200 personel diturunkan secara tertutup dan 534 dikerahkan secara terbuka.

"Personel 534, itu yang terbuka. Jadi, yang tertutup itu 200, dengan sasaran tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat," kata Ketut dalam Apel Operasi Berantas Jaya 2025 di Kembangan, Jakarta Barat, Selasa malam.

Dia mengaku telah menentukan lima titik di wilayah Jakarta Barat, terutama Kembangan yang akan digerebek oleh personel gabungan.

"Kita tahu ada isu-isu yang berkembang, yaitu gangguan premanisme. Negara harus hadir di tengah masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita akan bagi (personel) ke beberapa titik," ujarnya.

Operasi itu digelar untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di tengah banyaknya aksi premanisme.

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan Kapolri dan Panglima TNI, kita harus menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Kabagops Polres Jakbar AKBP Tri Bayu Nugraha menyebut ada lima titik yang disasar dalam operasi pemberantasan premanisme malam ini.

Beberapa di antaranya adalah Kawasan CNI, Jalan Lingkar Luar Puri dan beberapa titik lainnya.

"Jadi personel kita kerahkan ke lima sektor. Lalu nanti akan bergabung secara serentak di Kawasan CNI," ujarnya. (Antara)

Prabowo Geram

Aksi premanisme berkedok ormas belakangan memang menjadi sorotan. Lantaran dianggap meresahkan hingga bikin investor kabur, Presiden Prabowo Subianto belum lama ini mengeluarkan ultimatum soal ormas yang membuat ulah.

Kepala negara menekankan agar ormas-ormas tetap tertib.

Pernyataan Prabowo soal masalah ormas diungkapkan oleh Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman.

Pembahasan soal ormas itu disampaikan Prabowo saat bersama anggota Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025) sore.

Dalam rapat itu, Presiden Prabowo menegaskan agar ormas tidak menganggu apalagi sampai melakukan pemalakan.

"Tadi juga bapak presiden menyampaikan masalah ormas, yang tertib, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu," kata Dudung usai Sidang Kabinet Paripurna.

Sebaliknya, keberadaan ormas justru diharapkan dapat melakukan sinergitas dalam mendorong pembangunan nasional. Ormas juga dipersilakan untuk memberikan masukan.

"Jadi kalau misalnya ada ormas silakan bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan, dan mendorong pembangunan pemerintah itu sendiri," kata Dudung.